Ketahuan Suka Nonton Video Porno, Fadli Zon Dinobatkan Warga Jadi Jubir Bokep

Ketahuan Suka Nonton Video Porno, Fadli Zon Dinobatkan Warga Jadi Jubir Bokep

Masyarakat ramai-ramai menngkritik Anggota DPR RI Fadli Zo melalui akun Twitter resmi  Fadli Zon @fadlizon. Mereka penasaran setelah ada warganet yang menangkap basah akun Twitter milik Politikus Partai Gerindra itu menyukai video porno.

Diketahui, baru beberapa jam yang lalu Fadli Zon ketahuan menyukai unggahan video porno tersebut, terlihat dari waktu yang tercantum di kolom twitter.

Lantas, hal itu membuat sejumlah pengguna Twitter berbondong-bondong mengkritik akun @fadlizon mengenai hal tersebut.

"Ya ampun tab like-nya anggota @DPR_RI dari @Gerindra ini kok ada video porno?," tulis akun @MurtadhaOne1 pada keterangan di unggahannya itu, Rabu (6/1/2021) dikutip dari Beritahits.id.

Menanggapi kejadian itu, Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid berikan ucapan menohok untuk Fadli Zon.

Muannas menyebut itu adalah hukuman dari Tuhan kepada Fadli Zon yang terlalu sering menggunakan jarinya untuk nyinyir pada orang lain.

"Hukuman Tuhan dibuka aibnya terlalu banyak 'jarinya' nyinyirin orang," tulis akun @muannas_alaidid.

Alhasil, banyak sekali masyarakat mengomentari tingkah laku dari anggota DPR RI tersebut.

"Yuuhuuu ciee ciee ketauan nih suka like-like an. Zonk," ujar akun @RFA____

Alhasil  Fadli Zon bukannya malu atau meminta maaf pada masyarakat karena menyukai video porno, tapi malah memblokir banyak akun milik masyarakat, agar masyarakat yang mengkritiknya tidak bisa melihat apa yang dilakukannya dan agar masyarakat tidak bisa mengkritiknya.

Selain itu untuk menghilangkan jejak Fadli Zon juga menghapus kegiatannya menonton Video porno untuk menghilangkan jejak itu, tapi ternyata sudh banyak masyarakt yng melakukan screenshoot atas kesukaan Fadli Zon pada Video porno tersebut, sehingga jejak digital tidak bisa dihilangkan.

Akhirnya kelakuan Fadli Zon ini memunculkan panggilan baru pada Anggota DPR RI yang suka sekali nyinyir ini, yakni #FadliZon_JubirBokep atau Fadli Zon adalah Juru Bicara Pelaku Pornografi. Sebagaiman yang diunggah oleh Wisanggeni salah seorang warga yang diblokir oleh Fadli Zon dalam kritiknya pada https://twitter.com/wisanggeni_084/status/1346720380283547650?s=20

Sumber: https://jabar.suara.com/read/2021/01/06/125915/terciduk-like-video-porno-akun-twitter-fadli-zon-diserbu-warganet?page=2

Revolusi Mobil Listrik

Revolusi Mobil Listrik

Usai komunikasi langsung dengan Presiden Jokowi pertengahan Desember lalu, nama Elon Musk langsung menjadi viral dan terkenal di Indonesia. Mungkin setahun yang lalu, sebagian besar dari kita belum pernah mendengar namanya. Viralnya nama Elon Musk, CEO SpaceX dan Tesla, bisa dibaca bahwa masyarakat telah memberi respons positif atas masuknya peradaban baru era revolusi mobil listrik.

Harus diakui revolusi mobil listrik pada masyarakat kita sedikit berbeda dengan yang terjadi di belahan bumi lain seperti di Amerika dan Eropa, ketika revolusi itu benar-benar terjadi di lapangan.  Ada perdebatan atau rivalitas, baik pada aspek teknis maupun konsep pengembangan.  Melibatkan pendukung mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle, BEV) versus pendukung mobil berbahan bakar energi fosil atau internal combustion engine (ICE).

Sementara revolusi mobil listrik di negeri kita seperti lompatan waktu.  Salah satu pijakan empiris makna revolusi itu terjadi pada 17 Desember lalu, ketika Menko Kemaritiman dan Investasi bersama Menteri ESDM, mengadakan kegiatan "Public Launching KBLBB".  KBLBB sendiri adalah akronim dari kendaraan bermotor listrik berbasis bateri. Acara itu bisa dianggap sebagai terobosan dalam memuliakan eksistensi EV di negeri kita.    

Rintisan mobil listrik sebenarnya sudah dimulai awal abad 20 dan memiliki prospek pasar yang bagus, terutama untuk dikendarai di sekitar kota. Sayangnya, jalan yang buruk di luar pusat kota membuat mobil listrik tipe awal tersebut sulit untuk menjelajah jauh melampaui batas kota.

Seperti peristiwa besar pada umumnya, selalu ada tokoh besar dibaliknya. Ada dua tokoh inventor yang layak disebut perannya dalam pengembangan baterai listrik. Pertama, Camille Alphonse Faure dari Perancis (1840-1898), pada 1881 berhasil meningkatkan kapasitas baterai yang memungkinkan produksi skala industri. Dengan baterai yang andal dan dapat diisi ulang, Faure membuka jalan penemuan lain atas baterai sebagai komponen penggerak kendaraan.

Kedua, Thomas Parker dari Inggris (1843 – 1915), pada 1884 berhasil membuat mobil listrik produksi pertama. Parker menyalakan mobilnya dengan menggunakan baterai berkapasitas tinggi, dengan desain khusus dapat diisi ulang. Parker juga dikenal sebagai orang dibalik elektrifikasi yang menggerakkan kereta listrik bawah tanah di London, populer dengan sebutan London Underground.

Pengembangan mobil listrik sempat terhenti dan menghilang pada 1935. Baru menjelang berakhirnya milenium kedua, mobil listrik modern pertama muncul. Akhirnya momentum datang ketika pada 2008 Tesla merilis Roadster, mobil listrik modern pertama dengan teknologi baterai mutakhir dan sistem pemindahan daya (powertrain) listrik, yang mencatatkan angka penjualan produk Tesla mengalahkan Toyota dan raksasa otomotif lainya pada 2020 (Bloomberg, 2020).

Mobil listrik memang telah memberi dampak pada lingkungan yang lebih bersih dan hijau. Paparan emisi gas rumah kacanya berada pada titik nol. Situasi pandemi seolah blessing in disguise bagi EV, keberadaannya makin dikenal.

Setelah respons positif diperoleh, penyiapan ekosistem menjadi penting. Ekosistem EV memiliki spektrum yang luas, setidaknya menyentuh tiga aspek, yakni regulasi, infrastruktur dan insentif.  Aspek insentif yang paling komplek dibanding dua aspek lainnya, mengingat insentif langsung bersentuhan dengan kepentingan pengguna atau calon pengguna EV.  

Kita bisa belajar dari negara lain untuk kebijakan ini. Berdasarkan LeasePlan's EV Readiness Index 2020, di Belanda calon pembeli EV dapat mengakses hibah hingga 4.000 gulden atau setara 31 juta rupiah untuk biaya pembelian mobil listrik baru atau bekas.  Jika ingin membeli kendaraan listrik bekas, juga masih berhak mendapatkan hibah 2.000 gulden.

Sementara pemerintah Inggris memberi pada calon pembeli EV untuk mengklaim hingga 3.000 poundsterling atau setara 57 juta rupiah. Di Norwegia, selain ada hibah dan keringanan pajak, ada insentif lain seperti gratis di jalan tol, menumpang kapal feri, dan parkir dalam kota.  Norwegia adalah negara pertama di dunia, yang sejak 1990 telah memperkenalkan skema insentif pemilikkan EV.

Norwegia dan Belanda hanya akan menjual mobil listrik mulai tahun 2025.  Sementara Inggris akan melarang penjualan mobil berbahan bakar energi fosil setelah 2030. Di Swedia yang juga dikenal keras dalam komitmen lingkungan hidup, dan rumah bagi industri mobil Volvo dan Scania, hanya akan memproduksi mobil listrik mulai 2030.

Pada 2019 Inggris telah meningkatkan infrastruktur pengisian daya EV secara signifikan. Pada Januari 2020, Inggris telah memiliki 10.616 stasiun pengisian listrik.  Bila Inggris Raya kita jadikan rujukan, yang luasnya hampir dua kali Pulau Jawa, kita bisa hitung kira-kira jumlah outlet pengisian listrik yang kita butuhkan.

Tidak ada kata terlambat, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Tidak hanya infrastruktur pengisian listrik, regulasi ini juga mengatur insentif dan harga listrik untuk EV.  Insentif fiskal dan non fiskal diberikan kepada industri, perguruan tinggi dan perorangan untuk inovasi teknologi kendaraan listrik berbasis baterai.

Untuk infrastruktur pengisian listrik, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 sebagai turunan Perpres Nonor 55 Tahun 2019, ada dua jenis infrastruktur pengisian listrik. Pertama adalah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum atau SPBKLU untuk motor.  Kedua, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU untuk mobil.

Ditargetkan pada 2025 berdiri 10.000 SPBKLU, menjadi 15.625 SPBKLU pada 2030. Untuk SPKLU ditargetkan pada 2025 terbangun 3.465 SPKLU, dan lima tahun kemudian menjadi 7.146 SPKLU. Penyediaan infrastruktur ini dilaksanakan melalui penugasan kepada PT. PLN (Persero) bekerjasama dengan BUMN atau Badan Usaha lainnya.

Dengan perkembangan ini, secara bertahap menunjukkan pemerintah telah menyiapkan ekosistem menyambut era revolusi mobil listrik. Sebuah lompatan transportasi yang tidak hanya akan mengurangi emisi karbon dan pemanasan global, tapi juga hemat biaya dan kemandirian energi.  
 
------------

EKO SULISTYO

Penulis adalah Komisaris PT. PLN (Persero).

Sumber: Bisnis Indonesia, 06 Januari 2021.

WASPADALAH PROXY WAR MELALUI KAUM RADIKAL, NKRI JADI TARGET SETELAH TIMUR TENGAH

WASPADALAH PROXY WAR MELALUI KAUM RADIKAL, NKRI JADI TARGET SETELAH TIMUR TENGAH

PROPAGANDA 1:
Orang Syiah diklaim bukan Islam; Orang NU diklaim sebagai Syiah. MD diklaim Wahabi (padahal NU/MD itu Sunni); Orang Wahabi mengaku sebagai Aswaja (padahal Wahabi cikal bakal neo-khawarij).

TARGET PROPAGANDA:
Jika isu ini berhasil orang tidak percaya kepada NU/MD lagi dan akhirnya NU/MD
 juga dianggap bukan Islam karena NU syiah/MD  Wahabi.

PROPAGANDA 2:
Walau resmi dibubarkan, PKI masuh kuat di bawah tanah, sedang menyusun kekuatan untuk balas dendam kematian para leluhurnya melalui salah satu partai yang dominan di pemerintahan. Pemerintah diklaim sebagai PKI;
Radikalis berlagak memerangi PKI.

TARGET PROPAGANDA:
Jika isu ini berhasil maka kaum radikalis punya alasan membubarkan pemerintahan dan leluasa mengusai negara dengan bantuan tangan orang-orang awam yang sudah terdoktrin.

PROPAGANDA 3:
Indonesia adalah negara Thogut; Pemerintah memerangi umat Islam; Pancasila dan Garuda adalah berhala; Umat Islam jangan menyembah berhala.

TARGET PROPAGANDA:
Jika isu ini berhasil, mahasiswa-pun bisa jadi khilafis dan radikalis, yang awam bisa jadi bomber, yang setengah pinter bisa jadi agen hoax dan fitnah. Saat ini sudah banyak sekolah-sekolah Islami yang tidak melaksanakan upacara bendera dan melarang hormat bendera.

LALU APA YANG MEREKA HARAPKAN?

SKENARIO BESARNYA ADALAH :

Kacaukan Indonesia, karena Indonesia negara muslim terbesar di dunia maka hajar dulu ormas Islam terbesar di negeri ini yaitu NU dan Muhammadiyah, karena dua ormas muslim itulah yang selama ini menjadi benteng dan perekat NKRI. Bila NU dan Muhammadiyah sudah takluk/lemah mereka mulai memerankan aksinya lewat aksi kekerasan semacam gerakan ISIS, melenyapkan apa saja yang dianggap kafir, musyrik dan yang dianggap musuh mereka, untuk mengejar ilusi mereka yang bernama 'khilafah'.

SIAPA YANG RAWAN MENJADI TARGET PROPAGANDA INI?

1. Orang awam yang belajar agama lewat medsos lalu salah memilih situs dakwah;

2. Mahasiswa yang awam masalah agama, lalu terjebak dalam daurah kaum khilafis dan radikalis;

3. Ustadz yang baru pegang gadget, lalu masuk ke grup-grup dakwah grup radikal;

4. Artis yang ingin mendadak tampil agamis, agar mendadak dipanggil ustadz dan ustadzah;

5. Dokter dan kaum cerdik pandai yang awam baru semangat belajar agama di masa dewasa, ia masuk ke situs situs dakwah namun salah memilih situs;

6. Wanita dewasa yang baru semangat belajar agama;

7. Jamaah masjid yang pengurusnya jarang dari kampung tersebut;

8. Para barisan sakit hati (bisa sakit hati ke negara atau ormas Pertahanan NKRI);

9. Anak anak yang diasramakan di pondok pesantren berhaluan Wahabi biasanya asrama tahfidz via ajaran Wahabi;

10. Kaum dermawan yang ingin menyumbangkan hartanya/zakat namun salah tempat dan malah membiayai calon pemberontak berkedok agama.

11. Kaum yang biasa bawa pentung juga rawan terkena jebakan virus propaganda ini, sebab dalam otaknya sudah ada bibit radikalis.

12. Muslim yang dalam proses mencari jatidiri dan mencari Islam sebenarnya, ingin menjadi muslim yang paling sunnah dan menyalahkan/mengolok-olok/memusuhi muslim yang dianggap pengamal bid'ah.

Bagi non muslim, jangan anggap Islam itu radikal, mereka cuma sedikit oknum di agama kami, di semua agama pastilah ada kaum radikalnya. Non muslim rapatkan barisan dengan ormas Islam yang adem, saling menjaga, bagi radikalis, sesama muslim tapi beda pandangan saja dimusuhi dan dibantai, apalagi sikap mereka terhadap non muslim?

Mari hati-hati, jaga keluarga, teman dan tetangga kita dari aneka pemikiran sesat yang melenakan. Bekali ilmu agar kita tidak terbujuk neraka berbaju surga. Kita mulai dari diri sendiri untuk mencintai Islam dan mencintai NKRI. Mencintai
NKRI berarti mencintai aneka ragam isinya, karena kita bhinneka tunggal ika.

FPI dan Warga Keturunan Arab Mainkan Politik Bumi Hangus NKRI

FPI dan Warga Keturunan Arab Mainkan Politik Bumi Hangus NKRI

Peringatan keras AM Hendropriyono terbukti. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer menyampaikan tentang pentingnya warga keturunan Arab untuk mengendalikan diri. Peringatan AM Hendropriyono ini menjadi sangat relevan ketika FPI dibubarkan.

Tentang peran para keturunan Arab yang mendeklarasikan FPI baru, perlu diperhatikan oleh pemerintah. WNI keturunan Arab dalam masyarakat Indonesia ditempatkan dalam strata cukup dihormati oleh masyarakat.

"Cobalah mengendalikan diri jangan menjadi provokator," kata AM Hendropriyono di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Munarman dan para keturunan Arab langsung mendeklarasikan berdirinya FPI baru, dengan singkatan baru. Orangnya sama, baju berbeda. Ideologi tetap sama terkait dengan khilafah dan pendukung terorisme ISIS.

AM Hendropriyono sebagai Guru Besar Intelijen melihat persoalan FPI sebagai persoalan hubungan emosional-relijius dalam masyarakat Indonesia yang pada dasarnya menghormati klan Arab. Karena lugunya masyarakat Indonesia, mereka mencampurbaurkan antara Islam dengan Arab, Arab dengan Islam.

Suasana batin ini dimanfaatkan oleh oportunis seperti Munarman, Haikal Hassan untuk mengeruk keuntungan materi, bisnis politik. Dan, para keturunan Arab yang sengaja memanfaatkan sentimen relatif positif terhadap keturunan Arab untuk menggiring masyarakat mengikuti tujuan busuk FPI menghancurkan NKRI.

FPI bukan membela Islam. FPI menggunakan agama sebagai alat politik, bisnis demo, kerusuhan, terorisme: duit. Ada catatan. Tentang kisah PamSwakarsa 1998 sampai FPI berkibar atas dukungan SBY hingga demo politik identitas 411 dan 212, dan penjungkalan kriminalisasi Ahok.

Puncaknya Pilkada DKI 2017. Pilkada dengan politik identitas paling brutal. Yang terlibat SBY, Jusuf Kalla, Amien Rais, Hidayat Nur Wahid PKS, dengan motor FPI dan 212. Hasilnya Anies Baswedan menjadi penyembah FPI dan kaum radikal. Uang APBD DKI menjadi bancaan  kelompok radikal dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta. Ugal-ugalan menghamburkan duit.

Sukses FPI, FUI, MMI, PKS, 212 di Pilkada DKI Jakarta diulangi. Prabowo-Sandi menjadi korban. Lebih marah lagi, Cendana dan Cikeas serta Jusuf Kalla meradang. Harapan mendapatkan kemenangan Pilpres 2019, dengan metoda dan taktik kampanye mayat ayat, buyar oleh strategi merangkul Jokowi.

Jokowi merangkul Ma'ruf Amin, dedengkot demo 411 dan 212. Dengan mengambil Amin, menyadarkan kalangan emosional-religius untuk melihat Jokowi dalam perspektif berbeda. Karena saat itu stigmatisasi terhadap Jokowi sebagai PKI, dibangun oleh Obor Rakyat, berhasil. Bahkan sampai saat ini.

Jargon komunis, asing, aseng Amien Rais masih meracuni masyarakat awam. Dan, keturunan Arab banyak dimanfaatkan. Atau memanfaatkan diri menjadi provokator, aktor pembangkangan terhadap pemerintah dan hukum: seperti Anies Baswedan dan Muhammad Rizieq Shihab.

Munarman Sobri Lubis sebagai kaki tangan, dan provokator keturunan Arab kembali berulah. Ada Sabri Lubis, Haris Ubadillah, Abu Fihir Alattas, Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alatas, Syafiq Alaydrus,  selebihnya para kaki tangan pencari nasi bungkus.

Umat Islam harus paham tentang ajaran agama Islam dan budaya Nusantara. Gus Dur mengingatkan bahwa Islam bukan Arab, dan Arab bukan Islam. Dua hal yang berbeda.

"Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur dengan budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, bukan sampeyan jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus filtrasi budayanya, bukan ajarannya," kata Gus Dur.

Soal maneuver Munarman, pemerintah harus mengawal keputusan pembubaran FPI. Kejaksaan, BIN, Bais, Kominfo, kepolisian harus bahu-membahu menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI. PPATK harus menyelidiki aliran dana Cikeas, Cendana, Chaplin untuk FPI.

Semua aktivitas yang sama dengan FPI harus ditindak. Persis seperti perlakukan terhadap PKI sebagai ormas terlarang. Semua aktivitas yang terafiliasi dengan Munarman, Sobri Lubis, MRS dan keluarganya, dengan tujuan membuat kisruh dan pembangkangan hukum, intoleransi, terorisme, ISIS, harus dihukum.

Aksi Munarman sangat membahayakan Negara. Karena dia melakukan politik bumi hangus dengan maneuver penyebaran berita bohong ala ISIS, seperti di Suriah. Isu agama dan Islam dipakai untuk mengarahkan pada kerusuhan, pembangkangan hukum, chaos. Termasuk isu tewasnya 6 teroris FPI penyerang aparat, yang hendak diglorifikasi oleh Munarman sebagai pahlawan, syahid. Publik Indonesia ogah dibodohi Munarman dan FPI.

(Penulis: Ninoy Karundeng)

ASN Pemkab Jember Nyatakan Mosi Tidak Percaya Pada Bupati Faida

ASN Pemkab Jember Nyatakan Mosi Tidak Percaya Pada Bupati Faida

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bupati Jember Faida.
Pernyataan sikap dan mosi tidak percaya itu digelar setelah apel pagi, Rabu (30/12/2020).

Apel pagi digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember. Akibat hujan deras mengguyur kawasan Jember, apel pagi akhirnya digelar di dalam ruangan.

Kegiatan tersebut hanya diikuti oleh puluhan orang. Namun setelah apel pagi, ratusan orang ASN berdatangan ke aula.  Apel dimulai pukul 09.00 WIB.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief memimpin apel tersebut.
Dia mengaku sudah menerima laporan kondisi ASN Pemkab Jember, selama beberapa hari terakhir.

"Kemarin saya dapat laporan dari Pak Sekda tentang situasi Pemkab Jember.
Dan sudah langsung, saya laporkan ke ibu Gubernur dan mendapatkan respon," ujar Wabup Muqit.
Setelah Wabup Muqit berpidato, Sekda Jember Mirfano yang memberikan arahan kepada ASN.

Setelahnya, ada pengembalian SK mutasi PNS yang ditandatangani oleh Bupati Faida.

 Enam orang ASN mengembalikan SK yang ditandatangani Faida per 28 Desember 2020.
Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Jember Widi Prasetyo membacakan pernyataan sikap dan mosi tidak percaya ASN Pemkab Jember kepada Bupati Jember.

Saat Widi membaca pernyataan sikap, tiga orang Satpol PP membentangkan bertuliskan 'pernyataan sikap ASN dan masyarakat Jember, mosi tidak percaya kepada bupati atas pelanggaran surat edaran Mendagri tentang larangan penggantian pejabat sistem Merit, perintah Mendagro, KASN dan UU lain'.

Setelahnya, ratusan orang ASN yang berdatangan ke Aula, membubuhkan tanda tangan.
"Tanda tangan dari ASN, bersama mosi tidak percaya ini akan kami serahkan ke gubernur.
Saya akan koordinasi dengan Sekdaprov yang hari ini ke Jember " tegas Sekda Jember Mirfano.

Dari pantauan Media, di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, raut wajah PNS Pemkab Jember nampak sumringah sambil membubuhkan tanda tangan. Mereka secara sukarela antre untuk menandatangani mosi tidak percaya.

Sumber: ASN Pemkab Jember Nyatakan Mosi Tidak Percaya Pada Bupati Faida - EDITOR.ID

ASN Pemkab Jember Nyatakan Mosi Tidak Percaya Pada Bupati Faida - EDITOR.ID Alfian Helmy EDITOR.ID – Jember, Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bupati Jember Fai...

Di Lingkungan Kerjanya Diwarnai Praktik Monopoli, Khofifah Malah Dapat Penghargaan KPPU

Di Lingkungan Kerjanya Diwarnai Praktik Monopoli, Khofifah Malah Dapat Penghargaan KPPU

Mencuatnya berita penghargaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Award 2020 Pratama kategori Persaingan Usaha Daerah yang diberikan kepada Gubernur Khofifah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kamis (17/12/2020) yang lalu justru mendapat perhatian khusus  dari mantan Ketua IPNU Jawa Timur Sudarsono.

Menurut Cak Dar sapaan akrabnya, dengan adanya penghargaan di tingkat Nasional itu, Gubernur Jatim Khofifah justru harus waspada. Sebab bisa jadi hal itu merupakan warning dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

"Bu Khofifah harus berhati-hati dalam melakukan kebijakan, jangan sampai tersandung kasus lagi. Cukup di Kementerian Agama dulu saja," pesannya.

Sebab faktanya mengatakan, lanjut Cak Dar, di lingkungan kerja Khofifah justru diwarnai dengan praktik monopoli. Diketahui setiap pelaksanaan event (hajat) Pemprov Jatim selalu ditangani oleh satu vendor, yaitu Cita Entertainment.
"Coba lihat saja faktanya memang demikian, misal seperti pelaksanaan event perayaan hari besar, kegiatan Gubernur di Grahadi, dan berbagai event yang diselenggarakan dinas, biro bahkan lembaga seperti KONI, KPID, Pramuka serta OPOP Jatim pun selalu ditangani oleh satu vendor," katanya.

Cak Dar kembali menjelaskan, meski pada beberapa kali sering diakali menggunakan nama PT lain, namun pelaksananya tetap Cita Entertainment.

"Perusahaan event organizer satu ini menguasai semua lini bisnis dalam satu acara. Bayangkan saja, mulai dari konsep acara, tata panggung, sound system (tata audio), MC, hingga publikasi, semua ditangani oleh Cita Entertainment," jelasnya.

Selain itu, seperti yang agenda terbaru ada tiga event beruntun yang ditangani, tanggal 15-17 Desember kemarin, gelaran akbar musyawarah pramuka Jawa Timur dilaksanakan di Batu Malang dengan nilai anggaran fantastis.

Di sela-sela itu, tanggal 16 ada Anugerah Penyiaran KPID Jatim Awards yang digelar di salah satu hotel mewah di Surabaya. Berikutnya, tanggal 18 ada OPOP Expo yang diadakan Khofifah untuk memamerkan produk-produk hasil karya pesantren se-Jatim.
Bahkan perayaan Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita provinsi Jatim kemarin, Selasa (22/12/2020) juga diserahkan ke Cita Entertainment.

"Kerjasama dengan satu vendor mulai dilakukan sejak hari pertama Khofifah menjadi Gubernur. Agenda provinsi yang dulunya menjadi ladang bagi banyak perusahaan EO, kini dalam genggaman Cita Entertainment, jelas ini tak bagus dalam persaingan yang sehat," ungkap Sudarsono.

"Padahal di tengah pandemi Covid-19, ada ribuan pelaksana event organizer yang menjerit lantaran sepi, bahkan sudah gulung tikar. Harusnya Pemprov Jatim bisa menjadi rezeki bagi banyak orang, jangan dimonopoli oleh satu pihak," tambahnya.

Menurut kabar yang beredar santer, oknum CEO Cita Entertainment sering mengklaim bahwa dirinya orang yang berjasa dalam menjadikan Khofifah sebagai Gubernur Jatim.

"Ia bahkan diduga sering mendatangi atau menelpon dan membagikan percakapan Whatsapp kepada kepala dinas atau lembaga terkait dengan mengatasnamakan Gubernur Jatim Khofifah. Kalau seperti ini kan nggak bagus juga," ucap Cak Dar.

Oleh karena itu, sekali lagi, Sudarsono berpesan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar lebih jeli dan berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan, agar kedepannya tidak blunder.

Sumber: https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/ekbis/pr-221166921/provinsi-jatim-dapat-kppu-awards-mantan-ketua-ipnu-jatim-khofifah-harus-waspada

Surat Amien Rais Minta Polisi Bebaskan Habib Rizieq

Kepada Yth:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan pencinta HRS datang dari berbagai wilayah NKRI menyambut kepulangannya ke tanah air.

Sesungguhnya jika pemerintah beritikad baik mampu membuka diri dan membangun dialog secara tulus ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi lebih baik. Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional terlebih lagi dengan terjadinya penembakan di luar hukum terhadap keenam laskar FPI semakin memperparah stabilitas nasional. Patut diduga telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme. Terdapat petunjuk adanya penculikan dan penganiayaan keenam laskar FPI tersebut bertugas mengawal imam yang mereka cintai beserta keluarga untuk kepentingan beribadah dan sejatinya turut serta dalam pengajian subuh keluarga.

Dengan demikian, kami yakin mereka gugur sebagai syuhada. Dalam hal ini kami menilai, seluruh sila Pancasila telah diabaikan oleh oknum-oknum Kepolisian. Tindakan tidak berperikemanusiaan yang melenyapkan nyawa anak-anak muda secara brutal tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan penghapus pidana. Kami sangat khawatir akan terpecahnya bangsa Indonesia menjadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan sebagai resultan terbunuhnya enam orang laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS. Tidak dapat dipungkiri, pihak Kepolisian terus menerus mengklaim kebenaran. Di sisi lain, pihak FPI serta pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah.

Untuk meredakan situasi yang semakin panas dan tidak kondusif, serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut:

1. Kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan, dan sebagai gantinya kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin.

2. Segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya enam orang laskar FPI.

3. Mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mengawasi, mengawal dan ikut mengadvokasi secara intens seluruh proses penuntasan tragedi kemanusiaan tersebut.

Sebagai penutup, perlu kami ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa dan penggelapan atas proses penuntasan tragedi kemanusiaan ini sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat, sehingga dapat menimbulkan huru-hara dan perlawanan sosial yang meluas.

Dari kami anak-anak bangsa:

1. Dr Amien Rais, 2. KH Dr Muhyiddin Junaidi, 3. Dr Abdullah Hehamahua, 4. KH Dr T Zulkrnaen, 5. Dr Abdul Chair, 6. Dr Bukhori Muslim, 7. Neno Warisman, 8. KH Ansyufri Sambo, 9. Dr Syamsul Balda, 10. Dr Marwan Batubara, 11. Dr Nurdiati Akma.