Kamis, 03 Desember 2020

Naudzubillah, Ngaku Seorang Gus Tapi Kok Mau Berpasangan Dengan Istri Koruptor di Pilkada Kabupaten. Mojokerto, Berikut Profil Pasangan Calon Bupati Mojokerto

Naudzubillah, Ngaku Seorang Gus Tapi Kok Mau Berpasangan Dengan Istri Koruptor di Pilkada Kabupaten. Mojokerto,
Berikut Profil Pasangan Calon Bupati Mojokerto

Ekspresi Eni Saragih dan Bupati Mojokerto Nonaktif Sebelum Diperiksa KPK

Tahapan Pilbup Mojokerto 2020 kini sudah melewati tahapan akhir bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berikut fakta dan profil ketiga pasangan

Ada tiga pasang bakal calon bupati dan wakil bupati yang secara resmi sudah mendaftar ke KPU untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Mojokerto 2020.

Ketiga paslon tersebut adalah :

Paslon No. 1. Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barra (IKBAR) yang mendaftar pada Jum'at (04/09/20) sore, pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, Nasdem, dan PAN.

IKBAR juga didukung Partai Hanura, PKS, dan Gerindra, atau memiliki modal awal 19 suara wakil rakyat.

Ikfina adalah istri mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (MKP) yang menjadi tersangka kasus Korupsi dan sedang di penjara sedangkan Muhammad Al Barra atau Gus Barra adalah salah satu keturunan dari pendiri Ponpes Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto. Gus Barra Rela menjadi Wakil dari Keluarga Koruptor.

Paslon No. 2 yaitu Yoko Priyono – Choirun Nisa mendaftar pada Jum'at (04/09/20) pagi, pasangan ini diusung oleh Partai Golkar dan PPP dengan total dukungan 11 kursi legislatif.

Yoko Priono merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Mojokerto dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

"Sesuai ketentuan, saya konsisten. Saya telah mundur dan telah pensiun dari jabatan saya," ungkap Yoko. Sementara wakilnya, Choirun Nisa, merupakan kader Muslimat NU. Mereka Berdua Mengusung Slogan Bersih - Gak Korupsi

Paslon No. 3 yaitu Pungkasiadi – Titik Masudah (PUTIK) yang mendaftar pada Minggu (06/09/20) siang. Pasangan ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI-P, serta Partai Bulan Bintang (PBB) dengan total 20 kursi legislatif. Pungkasiadi yang juga wakil bupati terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK, diduga kuat sedang terjerat kasus penyelewengan dana pengadaan masker senilai 6 M untuk Covid - 19.



Rabu, 02 Desember 2020

PDAM Jember Dituding Fasilitasi Acara Untuk Pemenangan Faida

PDAM Jember Dituding Fasilitasi Acara Untuk Pemenangan Faida
Anggota DPRD Dari Partai Nasdem Yang Merupakan Pengusung Calon Bupati Hendy Siswanto Ini Juga Menunjukkan Bukti Video, Foto dan Percakapan WA

Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, kembali mengungkap dugaan temuan pelanggaran UU Pilkada yang menguntungkan paslon 01 pasangan petahana Faida-Vian. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jember, Adi Setiawan terancam sanksi pemecatan jika memang terbukti memberikan dukungan kepada Faida yang merupakan calon bupati petahana.

Pernyataan tersebut disampaikan ketua komisi C, David Handoko Seto saat melakukan rapat dengar pendapat dengan PDAM dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, Rabu (2/12) siang di gedung dewan.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, kepada pihak PDAM yang hadir, David menanyakan sejumlah temuan dilapangan terkait adanya dugaan penggalangan dukungan oleh dirut PDAM, Ady  Setiawan kepada paslon 01 saat melakukan kegiatan Gathering PDAM Jember di Bali beberapa hari yang lalu.

Bahkan ia sempat menunjukkan beberapa bukti foto, pesan WA serta bukti lain yang menunjukkan adanya penggalangan massa untuk mendukung paslon 01 oleh Dirut PDAM itu.

"Saya mendapat informasi bahwa ada dugaan penggalangan dukungan oleh direktur PDAM di Bali dengan mengundang sejumlah ketua RT/RW, apakah benar demikian?," ungkap David Handoko Seto dari fraksi NasDem partai Pendukung pasangan calon bupati Jember Hendy-Firja'un.

Bahkan dalam acara tersebut menurut David dengan jelas menunjukkan bukti adanya dugaan pengkondisian massa untuk mendukung paslon 01, berupa foto dan percakapan WA yang dilakukan oleh pihak PDAM.

Namun sayangnya, Ady tidak hadir dalam rapat tersebut karena sedang berada di Jakarta. Dan terhadap pertanyaan David tersebut awalnya dibantah oleh Mario, salah seorang panitia kegiatan Gathering PDAM Jember yang menyatakan bahwa tidak ada acara dukung mendukung dalam acara tersebut.

"Tidak ada acara yang berhubungan dengan politik pada waktu itu,"ujarnya.

Namun jawaban Mario akhirnya  dimentahkan oleh David dengan menunjukkan bukti adanya dugaan pengkondisian massa untuk mendukung paslon 01, berupa foto yang dilakukan oleh Dirut PDAM serta video sebagaimana dilansir https://www.xposfile.com/wp-content/uploads/2020/12/Dirut-PDAM-Kampanye-01.mp4?_=2 ini yang memperlihatkan Ady berjoget ria sambil menunjukkan satu jari telunjuk yang merupakan nomer urut paslon pertahanan didampingi oleh ketua badan Pengawas PDAM Jember, Edy Budi Susilo.

"Dengan adanya bukti tersebut saya akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu, KPU dan pihak terkait lainnya untuk segera menindaklanjuti. Bahkan kalau perlu dirut PDAM harus dipecat," tegasnya didepan rapat sebagaimana dilansir dari siaran radio KissFM Jember.

Awak media yang berusaha mengkonfirmasi kepada Ady via WA hanya mendapat jawaban bahwa itu RT/RW yang membantu program sambung gratis PDAM dan siji omah siji PAM dan tidak terkait dukung mendukung.

"Acara pure refreshing meningkatkan imun dan membantu pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Dan acara itu rutin diselenggarakan di PDAM sudah 3 kali dan dianggarkan dalam rencana perusahaan," jawabnya.

"Run down acara tidak ada kampanye , tidak ada visi misi calon dan tidak di lokasi Jember, jadi sangat bias bila ada tafsir tulisan 1 dipersepsikan nomor pasangan calon" pungkas Ady.

Acara gathering sendiri menurut informasi pihak PADM sudah direncanakan setahun sebelumnya dengan menggunakan anggaran CSR dengan mengundang sekitar 50 RT/RW dari dua kecamatan, yakni kecamatan Panti dan Pakusari yang dianggap membantu mensosialisasikan program PDAM.



Selasa, 01 Desember 2020

Laskar MKP Tuntut Bupati Mojokerto Pungkasiadi di Tangkap KPK Atas Kasus Korupsi Masker

Laskar MKP Tuntut Bupati Mojokerto Pungkasiadi di Tangkap KPK Atas Kasus Korupsi Masker

alt

Laskar Mojokerto anti KoruPsi selasa 1 Desember 2020 melakukan demo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tuntutan segera menangkap Bupati non aktif Pungkasiadi.

Setidaknya ada 3 tuntutan dari Laskar MKP ini, salah satunya KPK segera menangkap Pungkasiadi atas kasus korupsi masker senilai 6 M.

Perwakilan pendemo m enyampaikan bahwa perwakilan laskar MKP mengaku sudah menemui dan menyampaikan kepada perwakilan KPK tentang data-data kasus korupsi yang melibatkan Pungkasiadi serta kroni-kroninya. Terutama terkait kasus korupsi pengadaan masker.

Pendemo berjanji akan mendatangi lagi KPK sampai benar - benar memastikan Pungkasiadi di proses secara hukum.

"Jika perlu kami masyarakat kab. Mojokerto akan bermalam di KPK, mulai jum'at agar kasus ini segera di Proses" Ujar salah satu pendemo dengan berapi - api.

Nampak spanduk aksi yang dibawa bertuliskan "KPK Harus Tangkap dan hukum mati korupsi Masker di Kabupaten Mojokerto"

Demo yang diikuti oleh puluhan orang yang berlangsung damai ini selesai ketika, sekitar pukul 15.00 para demonstran didepan kantor KPK ini membubarkan diri dengan tertib



Minggu, 29 November 2020

Warga Mohon Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Untuk Pembelian Masker di Kabupaten Mojokerto Diusut Tuntas

Warga Mohon Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Untuk Pembelian Masker di Kabupaten Mojokerto Diusut Tuntas

kasus korupsi pengadaan 1 juta masker belum diperiksa Poldasu

IKBARO - Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Mojokerto mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pembelian masker yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang nilainya milyaran rupiah.

Najib Santoso koordinator Ikbaro menyatakan bahwa dugaan korupsi ini sangat menciderai masyarakat Indonesia umumnya dan Kabupaten Mojokerto khususnya yang tengah mengalami pandemi covid-19. Maka uang negara untuk penanganan dan pencegahan penularan virus covid-19 seharusnya tidaklah dikorupsi.

"Dugaan korupsi dana covid-19 untuk pembelian masker ini harus diusut tuntas, karena para pelaku seolah tidak peduli pada bencana yang menimpa negeri ini. Saat wabah menyerang masyarakat, kok tega mereka itu korupsi dana yang seharusnya dipakai untuk menangani pandemi covid-19 ini" Kata Santoso.

Santoso juga mengungkapkan bahwa surat laporan dugaan korupsi ini disampaikan pada Presiden, KPK, Kapolri dan Jaksa Agung, agar penanganan dugaan korupsi dana penanganan covid-19 ini bisa lebih serius dan maksimal.

"Kami melporkan hal ini pada Presiden, KPK, Kapolri dn Kejaksan Agung, agar pengusutannya benar-benar serius. Karena sudah ada pihak yang mengaku adanya dugaan korupsi ini, dan pihak Kepolisian serta Kejaksaan di Mojokerto melalui media massa hanya membantah bahwa mereka terlibat dalam dugaan korupsi ini serta menyatakan berjanji akan mengusutnya sejak bulan Juni 2020, tapi sampai saat ini tampaknya belum ada tindak lanjut sama sekali. Ini bisa menimbulkan anggapan yang tidak baik di masyarakat" tegas Santoso

Sebagaimana diketahui, sebelumnya telah ramai tentang adanya dugaan korupsi pengadan masker ini, dimana dana untuk pembelian masker ini terindikasi menjadi bancakan. hal ini terungkap karena adanya pengakuan dari pihak yang menyatakan sebagai penyedia masker, dimana dari harga masker itu ada sebelum mendapat pekerjaan harus berkomitmen memberikan uang kembalian atau cash back untuk diberikan pada oknum-oknum atau instansi tertentu yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Bupati (https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/06/29/201495/proyek-masker-diduga-jadi-bancakan),

Pihak Kepolisian Kabupaten Mojokerto saat itu membantah hal tersebut dan berjanji akan mmpelajari hal tersebut (https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/07/01/201803/polisi-panggil-rekanan-pemenang-masker-yang-diduga-jadi-bancakan)

Demikian pula Kejaksaan Kabupaten Mojokerto juga membantah hal tersebut dan juga berjanji akan menelusuri hal tersebut (https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/06/30/201649/aliran-dana-masker-ditelusuri)

Sedangkan Bupati (Non-aktif) Pungkasiadi yang saat ini sedang cuti untuk kampanye pemilihan Bupati Mojokerto 2020 karena maju sebagai calon pertahana, belum memberikan tanggapan.


Berikut Berita Sebelumnya tentang dugaan korupsi dana covid-19 untuk pembelian masker di Kabupaten Mojokerto, yang belum ada tindak lanjut dari aparat hukum sebagaimana yang dilaporkan oleh IKBARO kepda Presien, KPK, Kapolri dan Kejaksaan Agung

Berita 1 Jawa Pos Group

Proyek Masker Diduga Jadi Bancakan

Langkah Pemerintah Kabupaten Mojokerto menangani pandemi Covid-19, ternoda. Karena, di balik aksi menanggulangi bencana ini, justru mencuat kabar tak sedap. Diduga ada proyek  yang dimainkan dan dijadikan bancakan.

Penelusuran Jawa Pos Radar Mojokerto menyebut, salah satu sumber bancakan itu berasal dari pengadaan masker kain berlogo pemda. Pengadaan masker ini mencapai sejuta lembar masker dan dibagikan ke masyarakat.

Seorang perajin menceritakan, pengadaan masker itu menjadi ladang empuk bagi sejumlah orang. Karena, mereka meminta fee atas proyek yang diberikan.

''Waktu saya dapat jatah untuk kerjakan masker. Tidak banyak. Tidak sampai 100 ribu masker,'' ujarnya.

Masker yang harus dibuatnya itu dengan spesifikasi yang cukup bagus. Yakni, menggunakan kain oxford (sejenis kain kaus katun), tebal dua layer, dan logo pemda yang dibordir. Dengan spesifikasi itu, pria ini mendapat harga Rp 4.500 per lembar.

Namun, sebelum mendapat proyek itu, ia diminta untuk komitmen. Yakni, ada cashback senilai Rp 550 per lembar. ''Alasannya, uang kembalian itu untuk tiga institusi,'' beber dia.

Salah satu pegawai Pemkab Mojokerto itu mencatut, ketiga institusi itu untuk Kejaksaan Negeri senilai Rp 200 per lembar,  Rp 200 untuk kepolisian, dan Rp 150 untuk Bupati Mojokerto.

Permintaan cashback yang cukup besar tak mampu membuat dirinya melayangkan penolakan. Karena, sejak pandemi Covid-19 melanda, home industry miliknya nyaris mati suri. Berbagai pekerjaan yang kerap dijalankannya, berhenti total. Pasca mengamini permintaan fee itu, ia pun langsung mengerjakan masker yang dipesan Pemkab Mojokerto.

Hampir dua pekan mengerjakan proyek itu, akhirnya tuntas. Dan ia pun mengirimkannya ke Pemkab Mojokerto untuk segera didistribusikan ke masyarakat luas.

Bagi perajin, kata pria ini, harga masker sebesar Rp 3.950 per lembar, terlalu murah. Karena, biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan masker cukup tinggi. Di antaranya, bordir logo pemda senilai Rp 1.000 per lembar, bahan masker, hingga penjahit.

''Di pasaran, dengan kualitas masker yang sama, bisa dijual dengan harga di atas Rp 10 ribu,'' beber dia.

Meski mendapat proyek dengan harga murah, tetapi ia terpaksa menerimanya.

''Selain karena sebagai bentuk aksi kemanusiaan, penjahit-penjahit saya juga bisa dapat pekerjaan,'' ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Logistik Tim Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease Pemkab Mojokerto Muhammad Zaini tak berhasil dikonfirmasi terkait pengadaan masker ini.

Sedangkan, dinas kesehatan sebagai stakeholder pengadaan masker, melalui Kadinkes dr. Sujatmiko justru melempar dan meminta untuk mengklarifikasi ke salah satu stafnya.

''Silakan tanya langsung ke Mas Nanda (Nanda  Hasan Solihin),'' katanya singkat. Nanda merupakan salah satu staf di Dinkes Kabupaten Mojokerto.

Meski begitu, ia meyakini, proses pengadaan sudah melalui prosedur dan aturan resmi pemerintah. Ia memastikan, saat pengadaan masker, dirinya tengah menjalani karantina mandiri setelah dinyatakan positif Covid-19.


Berita 2 Jawa Pos Group

Polisi Panggil Rekanan Pemenang Masker yang Diduga Jadi Bancakan

Dugaan bancakan proyek pengadaan sejuta masker di tengah pandemi Covid-19 juga menyita perhatian kepolisian.

Polres Mojokerto membantah terlibat langsung, apalagi menerima fee dalam pengadaan salah satu alat pelindung diri (APD) yang diketahui di bagi-bagi ke setiap pelosok desa.

Seiring dicatutnya institusinya, korps Bhayangkara ini memastikan turut menelusuri dugaan praktik kotor tersebut. Belakangan, bahkan tim yang dibentuk satreskrim sudah melakukan pemanggilan rekanan proyek sebagai langkah klarifikasi atas pengadaan masker.

''Akan kita dalami. Kita verifikasi dulu,'' kata Kasatrekrim Polres Mojokerto AKP Rifaldy Hangga Putra, kemarin.

Rifaldi memastikan akan mengkroscek kebenaran informasi tersebut. Tim yang dibentuk sudah melakukan pemanggilan terhadap rekanan proyek yang diduda turut terlibat dalam pengadaan sejuta masker berlogo Pemkab Mojokerto tersebut.

Hanya, pemanggilan ini sebatas untuk mengklarifikasi. ''Belum sampai dilakukan BAP (berita acara pemeriksaan). Dikrarifikasi saja kemarin, Senin (29/6),'' tegas Rifaldy.

Dia menegaskan, petugas akan terus melakukan pulbaket. Termasuk mempelajari aturan pengadaan masker yang dipenggawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto.

Dari aturan ini, nantinya petugas bisa mengetahui mekanisme praktik pengadaan masker nonmedis dengan harga perajin Rp 4.500 per lembar di tengah pendemi Covid-19 ini.

''Yang penting ini kita dalami. Sekarang masih pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),'' katanya.

Kepolisian akan menelusuri siapa saja yang mendapat proyek pengadaan masker kain yang dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 dengan mekanisme penunjukan langsung (PL). Pun demikian dengan aliran dana yang digelontorkan.

Sebaliknya atas pencatutan istitusinya, Rifaldy langsung membantah. Menurutnya, pencatutan institusinya mendapatkan ''pembagian fee proyek masker'' tersebut merupakan hal yang ngawur.

Dia menegaskan, lembaganya tak pernah menerima sepeser pun atas proyek pengadaan masker tersebut. Apalagi, permintaan cashback yang cukup besar atau Rp 200 per lembar yang sebelumnya disebutkan.

''Makanya, langkah kami saat ini sedang melakukan penelusuran. Kami pastikan tidak ada itu (fee, Red),'' tegasnya.

Sebelumnya, seorang rekanan yang mendapat kontrak 300 ribu masker dari dinkes ogah memberikan keterangan secara detail atas cashback proyek tersebut.

Hanya, ia memastikan, kabar adanya fee tersebut tak mengada-ada.

''Memang ada. Dan tidak kecil,'' jelasnya.

Meski menolak merinci, namun ia memastikan, saat terpilih sebagai pemenang ''lelang sederhana'' di dinkes, ia tak pernah mendengar adanya persentase pembagian.

''Glondongan saja. Karena saya dapatnya lumayan,'' beber dia sembari menyebut jika ia mendapat proyek senilai Rp 1,8 miliar.


Berita 3 Jawa Pos Group

Dugaan Proyek Masker
Aliran Dana Masker Ditelusuri

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto membantah tudingan telah menerima fee atas proyek pengadaan masker yang dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mojokerto.

Lembaga adhiyaksaini memastikan akan turun dan menyelidiki dugaan praktik kotor itu.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Haryono mengatakan, pengadaan masker nonmedis dengan harga perajin Rp 4.500 per lembar itu dilakukan sebelum kejari terlibat dalam tim gugus.

''Saat kami masuk (menjadi tim pengawasan), pengadaan itu sudah dilakukan,'' ujarnya, kemarin.

Dengan tak dilibatkannya dalam proyek itu, tegas Agus, maka pencatutan nama lembaga untuk mendapat cashback, sangat tak rasional.

''Kami belum masuk. Tentunya, tidak ada apa-apa,'' jelas mantan Kasi Intel Kejari Cianjur, Jawa Barat tersebut. Agus memastikan, lembaganya tak pernah menerima sepeserpun atas ''pembagian fee proyek masker'' yang dipunggawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto tersebut.

''Saya berani memastikan, tidak pernah menerima apa pun,'' tegas dia.

Sementara itu, terkait dengan pengadaan masker kain yang dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), bukan menjadi sumber persoalan. Akan tetapi, ia menjadi merah telinga setelah institusinya dicatut untuk meraup keuntungan dalam proyek pengadaan masker.

 ''Kami telusuri. Siapa saja yang mendapatkan proyek itu, dan ke mana aliran dananya,'' beber dia.

Terpisah, seorang rekanan yang mendapat kontrak 300 ribu masker dari Dinkes Kabupaten Mojokerto ogah memberikan keterangan secara detail atas cashback proyek tersebut. Hanya, ia memastikan, kabar adanya fee tersebut tak mengada-ada.

 ''Memang ada. Dan tidak kecil,'' jelasnya sembari enggan menyebut secara detail atas cashback tersebut.

Meski menolak merinci, namun ia memastikan, saat terpilih sebagai pemenang ''lelang sederhana'' di dinkes, ia tak pernah mendengar adanya persentase pembagian. ''Glondongan saja. Karena saya dapatnya lumayan,'' beber dia sembari menyebut jika ia mendapat proyek senilai Rp 1,8 miliar.

Direktur salah satu CV ini mengaku cashback yang diminta memang bukan pertimbangan. Karena proyek pengadaan masker di tengah pandemi, cukup membuat lega para pengusaha. Bisa dibayangkan, proyek ini tanpa pajak yang harus ditanggung oleh pengusaha.

Selain terbebas dari tanggungan pajak apa pun, ia pun cukup mudah menyelesaikan pekerjaan pembuatan masker dari dinkes. Bisa dibayangkan, dengan target 300 ribu masker yang harus diselesaikan kurang dari sebulan, ia mampu menyelesaikan lebih cepat.

Untuk mempercepat proses pengerjaan, ia menggandeng para perajin dari berbagai kecamatan di wilayah Mojokerto. Mudahnya menggandeng para perajin, karena hampir semua penjahit tak ada pekerjaan. Mereka menganggur sejak pandemi melanda Bumi Majapahit.

Seperti diberitakan sebelumnya, di tengah pandemi Covid-19, pemkab Mojokerto melakukan pengadaan sejuta masker. Masker yang terbuat dari kain kaus itu seharga Rp 6 ribu per lembar.

Namun, yang menjadi miris, dari harga itu, perajin hanya mendapat harga Rp 4500 per lembar dan membayar cashback senilai Rp 550 per lembar. Besaran potongan itu, direncanakan untuk dibagikan ke tiga lembaga.

Ketiga institusi itu untuk kejari Rp 200 per lembar,  Rp 200 untuk kepolisian, dan Rp 150 untuk bupati Mojokerto. Dengan asumsi itu, maka kejari dan kepolisian memperoleh Rp 200 juta, dan bupati Rp 150 juta.



Rabu, 18 November 2020

Ketua KPK: Istri Koruptor Penyebab Korupsi

Ketua KPK: Istri Koruptor Penyebab Korupsi

Sosok Istri Dinilai Miliki Peran Penting dari Penyakit Korupsi Sang Suami

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan seorang istri mempunyai peranan penting mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai integritas kepada keluarganya.

Seorang istri, kata Firli, memiliki peran penting untuk mengajarkan serta menanamkan integritas dan akhlak yang baik kepada keluarganya dengan nilai-nilai ketuhanan, agama dan kemanusiaan, kejujuran, kegigihan, keberanian, keadilan, dan tanggung jawab yang tinggi menjadi karakter pada suami dan anak-anaknya.

"Karakter itu lah yang dibutuhkan negeri ini untuk dapat lepas dan bebas dari berbagai persoalan mendasar bangsa seperti perilaku koruptif dan penyakit korupsi yang telah berurat akar di Republik ini," kata Firli seperti dilansir Antara.

Dalam kesempatan itu, Firli menyayangkan jika ada beberapa penyelenggara negara yang terseret melakukan korupsi, apakah ini juga karena ulah segelintir "oknum istri" tentu perlu pengkajian mendalam dan tentu para istri mereka yang menemukan jawabannya.

"Semisal istri eks-Bupati Karawang AS (Ade Swara), istri eks-Wali Kota Palembang RH (almarhum Romi Herton), istri Bupati Empat Lawang BAA (Budi Antoni Aljufri), dan yang terbaru istri Bupati Kutai Timur (Ismunandar) mencoreng peran suci dan mulia seorang istri," kata Ketua KPK itu.

Firli menilai perlu adanya penguatan dari eksternal keluarga sebagai benteng untuk menghalau masifnya godaan korupsi yang mencoba merasuk dari semua lini.

"Atas dasar itulah, KPK membuat program dan gerakan masyarakat antikorupsi yang melibatkan wanita, salah satunya Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) yang berbasis pendekatan keluarga dengan melatih ribuan wanita sebagai motor penggerak di 34 provinsi di Indonesia," tuturnya.

"Ada istilah, di balik suami yang hebat ada istri hebat yang mendukungnya. Saya menilai istilah itu benar adanya, karena andil seorang istri sangat menentukan langkah suaminya. Saya telah melihat dan merasakan sendiri andil besar, pengorbanan, kesetiaan, dan keikhlasan seorang istri dalam kehidupan saya, mulai dari ibu hingga istri tercinta," jelasnya.

Ia pun mengharapkan wanita-wanita Indonesia dapat menjadi seorang istri seperti kata Rhoma Irama dalam penggalan lirik lagunya, "hanya istri soleha yang menjadi perhiasan dunia, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman, dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan".



Selasa, 17 November 2020

DIA YANG TAK TERSENTUH HUKUM (THE UNTOUCHABLE MAN)

DIA YANG TAK TERSENTUH HUKUM (THE UNTOUCHABLE MAN)
Oleh Maulana M. Syuhada

FPI

Beredar foto seorang berpakaian medis tengah menyapu jalan. Di dadanya tertulis, "Anestesi". Ternyata ia adalah seorang dokter anestesi yang sedang melaksanakan hukuman karena terjaring razia polisi. Ia kedapatan menurunkan maskernya saat minum. Padahal ia melakukannya di dalam mobil seorang diri [1]. Walau sehari-hari ia bertugas di garda terdepan, di IGD dan ICU, mempertaruhkan nyawanya melawan Covid-19, namun polisi tidak mau tebang pilih. Semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Semua pelanggar tak bisa lepas dari jeratan hukum.

Di tempat lain terlihat seorang komandan polisi tengah memarahi seorang bapak yang menggelar resepsi pernikahan. Dengan suara lantang Pak Polisi membentak sang bapak yang hanya bisa tertunduk lesu,

"Kita semua capek Pak! Tahu kamu! Bukan kamu saja. Kita ga pulang ngurusin garda di depan. Kamu macam-macam ngumpulin orang kaya gini ... Otakmu dimana otakmu? Kepengen mati sendiri? Mati aja sana! Ayo bawa ke Polres! [2]

Beberapa teman dan saudara harus menjadwal-ulang pernikahan mereka karena pandemi. Sebagian dari mereka hanya mengundang keluarga inti saja, sebagian lainnya hanya membatasi hingga 30 undangan, sebagian lainnya mengadakan live streaming. Berita pernikahan disertai ucapan maaf tidak bisa mengundang karena pandemi sudah lumrah kita baca. Masyarakat berusaha keras beradaptasi dengan keadaan demi keselamatan bersama.

Bulan Oktober kemarin ada dua pernikahan di keluarga besar. Kami sekeluarga memutuskan untuk tidak menghadirinya mengingat situasi pandemi, apalagi kedua orang tua kami sudah lanjut usia. Padahal itu adalah keluarga dekat, sepupu dan keponakan. Saya pribadi sangat membatasi pergerakan. Bahkan ke luar kota pun baru satu kali selama 8 bulan pandemi ini. Tepatnya ke Jakarta, itupun karena darurat, untuk melayat adik dari adik ipar yang meninggal dunia. Itu pun kami menunggu satu minggu untuk menghindari kerumunan di rumah duka.

DKI Jakarta adalah provinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia, 117.462 kasus positif atau 25.4% dari total kasus nasional [3]. Tak heran jika Gubernur Anies Baswedan memperpanjang PSBB masa transisi hingga 22 November 2020 [4]. Untuk mendukung pelaksanaan ini, Polda Metro Jaya, menerbitkan poster yang berbunyi, "LAPORKAN KEPADA KAMI JIKA MENEMUKAN KERUMUNAN ORANG MELANGGAR PROTOKOL COVID-19!", lengkap beserta nomor layanan aduan Whatssap [5].

Namun wibawa dan komitmen polisi ini mendadak lenyap ketika Rizieq Shihab mendarat di tanah air. Puluhan ribu pendukungnya berbondong-bondong menuju Bandara Soekarno Hatta, menyebabkan tol bandara macet total. Bahkan tidak sedikit pendukung Rizieq yang memarkir kendaraannya di tol sebagaimana dilaporkan Wakasat Lantas Polres Bandara Soekarno-Hatta AKP Tugiyo.

"Lalin Soekarno-Hatta yang masuk tol maupun yang keluar tol tersumbat kendaraan penjemput Habib Rizieq. Kendaraan penjemputan Habib pada parkir di tol sehingga menumpuk," ujar AKP Tugiyo [6].

Keadaan ini memaksa para calon penumpang, pilot dan pramugari berjalan kaki menggeret koper mereka ke bandara, bahkan hingga 3 Kilometer [7][8][9].

Akibat kemacetan ini Bandara Soetta lumpuh selama lima jam. 118 penerbangan terkena delay [10]. Sejumlah pilot gagal terbang karena tidak bisa menjangkau bandara [11]. Maskapai penerbangan terpaksa mengeluarkan kebijakan reschedule dan refund bagi calon penumpang yang terlambat atau gagal tiba di bandara. Ribuan penumpang terlambat sampai tujuan, bahkan sebagian harus urung berangkat. Pengusaha logistik rugi puluhan milyar karena terkena penalti keterlambatan pengiriman [12].

Tidak hanya itu, fasilitas bandara mengalami kerusakan akibat massa penjemput rizieq yang berdesakan. Mulai dari tanaman hias, bangku, hingga outlet simcard terpantau rusak [13].

Polisi tidak berkutik dan tak punya wibawa melihat semua ini. Mereka bahkan tidak bisa melarang konvoi motor pendukung Rizieq yang masuk jalan tol [14]. Padahal kita semua tahu bahwa motor tidak boleh masuk jalan tol. Sebagian bahkan tidak memakai helm, hanya mengenakan peci haji. Polisi sudah tidak dianggap karena tidak punya harga diri lagi.

Rasanya sudah kumplit pelanggaran yang dilakukan para pendukung Rizieq ini. Sudah mengganggu ketertiban umum, merugikan ribuan orang, merugikan maskapai penerbangan, perusahaan logistik, melanggar lalu lintas, melanggar protokol kesehatan. Mereka ini bukan hanya merugikan masyarakat tapi juga membahayakan keselamatan masyarakat karena kerumunan yang terjadi berpotensi menjadi "super-spreader" sumber penularan Covid-19. Lengkap sudah kemadhorotan yang ditimbulkan.

Namun demikian tak ada satu pun aparat pemerintahan yang berani menindaknya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang baru saja mengumumkan perpanjangan masa PSBB transisi malahan sowan ke rumah Rizieq di Petamburan [15]. Seyogianya, orang yang baru berpergian dari luar negeri melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, tidak menemui siapapun demi keselamatan bersama. Sebagai Gubernur ia seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat, mengingatkan Rizieq untuk mengkarantina diri bukan malah menemuinya.

Semua aparatur negara, baik Polisi, Gubernur, Satgas Covid, BNPB, Menteri hingga Presiden, tidak ada yang berani menindak. Semuanya dibuat melempem tak berkutik. Berbagai pelanggaran begitu telanjang di depan mata, tapi negara ciut, bungkam seribu bahasa. Hingga bandara internasional yang menjadi wibawa suatu negara harus lumpuh selama lima jam.

Malah seorang Nikita Mirzani yang berani angkat bicara, mengungkapkan kekesalannya di media sosial.

"Jadi Si Rizieq pulang hari ini. Jakarta macet gitu. Emang dia siapa sih bikin macet. Habib itu tukang obat ya. Jangan diagung-agungkan. Sekalinya pulang bikin ulah, kemacetan. Kaya begitu diagung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi baru. Ini manusia udah bikin ulah terus. Pulang malah disambut." [16]
Curhat Nikita ini mewakili kekesalah masyarakat yang jengah dengan kelakuan Rizieq yang sudah sering membuat onar namun tidak terjamah hukum. Tak heran jika Nikita mendapatkan begitu banyak dukungan masyarakat.  

Alih-alih berinstrospeksi diri dan meminta maaf kepada masyarakat yang dirugikan, pendukung Rizieq malah menyerang Nikita. Salah satunya adalah Ustad Maher At-Thuwailibi. Ia mencaci-maki Nikita dan memberikan ultimatum 1 x 24 jam.

"Kepadamu hey, BABI BETINA, L*NTE, OPLOSAN, PENJUAL SELANGKANGAN, saya himbau, 1 x 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Thuwailibi, bersama 800 laskar pembela ulama, akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami, kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasululllah SAW." [17]

Ya beginilah kualitas Ustad pengikut Rizieq, tidak jauh berbeda dengan junjungannya, Rizieq Shihab. Mulutnya kotor, penuh caci maki. Rizieq sudah seringkali melontarkan hinaan dan kebencian baik kepada individu, kepada sesama muslim, non-muslim, kepada orang Bali, Sunda, kepada polisi, TNI, presiden, bahkan ulama sekalipun.

Ia menyebut, "Pancasila Sukarno, Ketuhanan ada di Pantat!" [18] Ia melontarkan ujaran kebencian kepada umat Hindu, "Kuil lu di seluruh wilayah Indonesia, kami ratakan dengan tanah [19]. Mengancam orang Bali, "Orang-orang Bali dari berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali!" [20]. Menghina budaya Sunda dengan menyebut "Sampurasun" sebagai "Campur Racun" [21]. Menghina PBB, "Mulai hari ini, mari kita sebut PBB… 'ANJING' (jawab pendukungnya)! Bukan lagi sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa tapi Perserikatan Bangsat-Bangsat." [22] Ia juga pernah menyeru untuk membunuh pendeta, menghina polisi agar memakai BH dan rok. Meng-olok-olok Jokowi dengan sebutan "JOKODOK", dan menyerukan untuk melengserkannya, "Siap turunkan JOKODOK! Siap lengserkan JOKODOK! Siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan!" [23] Ia juga pernah menggoblok-goblokan presiden, "Presiden GOBLOK! Udah menteri agamanya sudara, sesat! Kurang ajar. Qorinya DAJJAL. Istananya menjadi ISTANA IBLIS! [24]. Ia juga menyebut, "Gus Dur itu buta mata dan buta hati." [25] Dan banyak lagi cacian dan makian lainnya. Silahkan googling sendiri.

Walau sudah banyak melakukan cacian dan hinaan. Namun ia bebas melenggang bak tak tersentuh hukum.

Rizieq bahkan terang-terangan mendukung ISIS dan mengancam akan menyembelin tantara dan polisi. Ini videonya [26], dan berikut transkripnya:

"Apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-citanya menegakkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan Khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya melawan kezhaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik, dukung tidak? ("DUKUNG!" jawab jamaah)

Jangan kita mau diadu-domba dengan ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak yang ingin kita bermusuhan dengan ISIS. Supaya kita menggebuki ISIS. Itu tidak akan dilakukan oleh FPI saudara.
Kalau pemerintah zholim, tentara jahat, polisi jahat, maen tangkep, maen tembak, rakyat hartanya dijarah. Syariat Islam disingkirkan. Kira-kira besok perlu ada ISIS ga? ("PERLU!" jawab jamaah).

Makanya Densus 88 jangan jadi koboi ente. Dikit-dikit diduga teroris, tangkap tembak, pala lu bau menyan! Tau Densus 88? Salep 88, Obat Kurap! Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezholiman, siap lawan? ("SIAP!" jawab jamaah).

Pemerintah, tentara, polisi, hati-hati. Di Iraq karena banyak oknum tentara dan polisi yang melakukan kezhaliman kepada rakyat, begitu rakyat melakukan pembalasan, tentara dan polisi mereka sembelih di tengah jalan saudara. Mereka sembeli saat ini di tengah jalan saudara! Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zhalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan di Indonesia. Betul? ("BETUL!" jawab jamaah)"

Sudah terang-terangan mendukung ISIS bahkan mengancam akan menyembelih tentara dan polisi, tapi negara mati kutu. Polri dan TNI yang tugasnya melindungi rakyat dan negara diam tak berkutik, tak bisa berbuat apa-apa.

Tidak heran kalau Rizieq semakin besar kepala. Dia bebas berbuat sesuka hati tanpa bisa terjangkau hukum. Setelah melumpuhkan Bandara Soetta di hari kedatangannya, empat hari kemudian ia mengundang 10 ribu tamu untuk menghadiri maulid Nabi dan resepsi pernikahan puterinya.

Luar biasa. Sementara masyarakat terus berjuang melawan Covid-19, Rizieq dengan bebas menggelar resepsi pernikahan dengan ribuan tamu. Sudah 8 bulan sekolah dan universitas ditutup diganti dengan belajar "online", para pekerja dipaksa "work from home", tempat wisata ditutup, konser-konser, pertandingan-pertandingan, tempat hiburan ditutup; perkantoran, restoran, dan rumah ibadah hanya boleh menampung maksimal 50% dari kapasitas. Tanda silang diberikan di berbagai fasilitas umum, termasuk pada shaf-shaf di masjid untuk menjaga jarak. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Ribuan usaha harus gulung tikar. Sudah lebih dari 15 ribu orang meninggal dunia, termasuk 168 dokter dan 114 perawat di dalamnya [27]. Itulah pil pahit yang harus ditelan masyarakat demi berjuang bersama melawan pandemi ini.

Namun semua pengorbanan ini tidak ada harganya di mata Rizieq. Dengan arogan, ia tetap melaksanakan resepsi pernikahan anaknya.
Jalan KS Tubun ditutup total dan dipasangi tenda-tenda. Jalur yang mengarah ke Tanah Abang ditutup untuk panggung acara. Sementara jalur yang mengarah ke Slipi ditutup untuk area duduk para tamu. Jalur yang ditutup itu membentang sepanjang 350 meter mulai dari Pasar Ikan Hias Slipi sampai RS Pelni [28].
Padahal ruas jalan raya tersebut adalah fasilitas publik. Tapi itu tak berlaku untuk Rizieq! Ia bebas melakukan apapun. Ia tidak peduli bahwa penutupan jalan itu mengganggu aktivitas masyarakat. Ia tidak peduli bahwa kerumunan 10 ribu orang itu membahayakan kesehatan masyarakat. Kembali, pemerintah, aparat dan masyarakat dibuat tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa.

Polisi sudah tahu bahwa hari Sabtu akan ada resepsi pernikahan puteri Rizieq. Polisi sudah tahu bahwa yang datang 10 ribu orang, dan jalan akan ditutup. Bahkan sejak hari Jumat, ruas jalan raya sudah dipasangi tenda-tenda. Tapi Polisi tak punya harga diri lagi.
Menyedihkannya lagi, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen Doni Murtado, malah mengirimkan 20 ribu masker dan hand-sanitizer ke resepsi pernikahan puteri Rizieq [29]. "Ini semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik kepada bangsa kita. Solus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," tandas Doni.

Omong kosong! Kalau memang keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka ia seharusnya bersama-sama pemerintah dan aparat memastikan bahwa resepsi pernikahan dengan massa 10 ribu itu tidak terjadi. Sudah jauh-jauh hari rencana ini diumumkan ke publik. Mustahil ia tidak tahu. Doni menggadaikan keselamatan masyarakat hanya karena tak berani berhadapan dengan Rizieq. Seorang Jenderal bintang tiga tapi tak punya nyali dan keberpihakan kepada rakyat. Menyedihkan!

Sehari kemudian Gubernur Anies Baswedan mengumumkan bahwa Rizieq dikenai denda Rp 50 juta [30]. Doni kemudian memuji Anies yang tidak tebang pilih [31].

Kalau Anies tidak tebang pilih, seharusnya ia melarang pendukung Rizieq ke bandara. Kalau ia tidak tebang pilih, seharusnya ia mengingatkan Rizieq agar mengkarantina diri selama 14 hari, bukan malah sowan ke rumahnya. Kalau ia tidak tebang pilih, seharusnya ia melarang resepsi pernikahan dan bersama-sama Polda Metro Jaya menegakkan hukum, memastikan resepsi tidak terjadi.

Uang 50 juta itu tidak ada artinya dibandingkan dengan rentetan madharat yang sudah diciptakan. 118 penerbangan terkena delay. Ribuan penumpang, pramugari dan pilot tertahan menuju bandara bahkan gagal terbang. Pengusaha logistik rugi miliaran rupiah. Warga tak bisa menggunakan jalan raya karena ditutup acara pernikahan. Dan yang paling berbahaya, dampak dari kerumunan yang dapat menjadi "Super Spreader" sumber penularan Covid-19. Ribuan orang berkumpul, berdesak-desakan tanpa protokol kesehatan. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing dengan membawa pontesi virus. Kerja keras mematuhi protokol kesehatan yang sudah delapan bulan ini kita perjuangkan bersama menjadi hancur berantakan hanya karena ulah kepulangan seorang Rizieq. Jangan heran jika dalam dua minggu akan terjadi lonjakan kasus Corona karena klaster "Super Spreader" ini.

Dan semuanya itu hanya diselesaikan dengan uang Rp 50 juta. Menyedihkan! Jangankan untuk memperbaiki segala kemadharatan yang terjadi, untuk mengganti biaya 20 ribu masker dan handsanitizer yang dibagikan saja tidak cukup.

Betul kata Nikita, Rizieq ini manusia biasa, bukan Nabi. Jangan diagung-agungkan! Manusia tak luput dari kesalahan. Orang seperti Rizieq yang jelas-jelas mendukung organisasi teroris seperti ISIS, sudah menghina banyak pihak dan membuat kekacauan ini, seharusnya ditangkap dan diproses secara hukkum.

Sebelum kabur ke Arab Saudi, Rizieq dilaporkan atas 8 kasus hukum, mulai dari penghinaan agama, budaya, Pancasila hingga chat mesum Bersama Firza Husein [32]. Hingga surat kabar The Australian menggelarinya dengan sebutan "P*rn Fugitive" atau "Buronan C*bul" [33].

Tanggal 16 Mei 2017, Jubir Polda Metro Jaya, Argo Yuwono menjelaskan bahwa ahli IT sudah memeriksa chat mes*m Rizieq dan Firza, dan menyatakan chat tersebut asli [34]. Malam harinya, setelah selesai melakukan gelar perkara, Firza Husein ditetapkan sebagai tersangka [35]. Rizieq tidak memenuhi panggilan polisi dan berangkat umroh ke Mekkah (dan tidak pulang-pulang selama 3,5 tahun). Tanggal 29 Mei 2017 Rizieq ditetapkan sebagai tersangka. Rizieq mangkir dari panggilan polisi karena berada di Jeddah dan tidak mau pulang ke Indonesia [36] Tanggal 16 Juni 2018, kasus chat mes*m Rizieq dihentikan (SP3). "Kasus tersebut dihentikan karena menurut penyidik kasus tersebut belum ditemukan peng-uploadnya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal [37].

Sekarang Rizieq sudah kembali berada di tanah air. Maka kewajiban Polri untuk melanjutkan seluruh proses hukum kasus-kasus yang menjeratnya. Bahkan kasus yang sudah SP3 pun bisa dibuka kembali asalkan ada bukti-bukti baru jelas pengamat Hukum UI, Chudry Sitompul [38].

Tugas kita adalah mengawal seluruh kasus ini agar bisa diproses dengan se-adil-adilnya. Jangan hanya karena punya banyak massa, seseorang bebas melakukan apapun tanpa tersentuh hukum. Negara harus bisa menghadirkan rasa aman kepada masyarakat, menjamin keselamatan masyarakat dan memastikan penegakan hukum. Hal ini tentu membutuhkan andil dari seluruh rakyat. Seperti dikatakan Napoléon, "Dunia ini sangat menderita bukan karena kejahatan dari orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik".

Jangan pernah lelah menyuarakan kebaikan!
Untuk Indonesia yang lebih baik.
mms.

External link: https://pepnews.com/humaniora/p-5160355801693a6/dia-yang-tak-tersentuh-hukum-the-untouchable-man

REFERENSI
[1] Turunkan Masker saat Minum di Mobil Sendirian, Nakes Dihukum Menyapu Jalanan (Kumparan, 18 September 2020)
https://kumparan.com/berita_viral/turunkan-masker-saat-minum-di-mobil-sendirian-nakes-dihukum-menyapu-jalanan-1uDrsNKqedc/full
[2] Viral! Video Polisi Bubarkan Pesta Pernikahan - iNews Sore 29/03
https://www.youtube.com/watch?v=AuTEL_qiftU
[3] Peta Sebaran Kasus Per Provinsi (Satgas Penanganan Covid-19)
https://covid19.go.id/peta-sebaran
[4] PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang, Simak 16 Aturannya (Kompas, 9 September 2020)
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/09/07422951/psbb-transisi-jakarta-diperpanjang-simak-16-aturannya?page=all
[5] TMC Polda Metro Jaya
https://twitter.com/TMCPoldaMetro/status/1309289054412759040
[6] Pendukung Rizieq Shihab Parkir Mobil di Tol, Jalan ke Bandara Soekarno-Hatta Macet Total (Tribunnews, 10 November 2020)
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/pendukung-rizieq-shihab-parkir-mobil-di-tol-jalan-ke-bandara-soekarno-hatta-macet-total
[7] Tol Menuju Bandara Macet Total, Penumpang Pesawat Terpaksa Jalan Kaki (Okenews, 10 Novemper 2020)
https://nasional.okezone.com/read/2020/11/10/337/2306990/tol-menuju-bandara-macet-total-penumpang-pesawat-terpaksa-jalan-kaki
[8] Foto Penampakan Pramugari dan Penumpang Tenteng Koper Jalan Kaki di Bandara Soetta (Okenews, 10 November 2020)
https://nasional.okezone.com/read/2020/11/10/337/2307022/foto-penampakan-pramugari-dan-penumpang-tenteng-koper-jalan-kaki-di-bandara-soetta
[9] Kisah Suami Istri Jalan Kaki 3 Km ke Bandara Soetta, Terjebak Macet Pendukung Rizieq Shihab (Tribunnews, 10 November 2020)
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/kisah-suami-istri-jalan-kaki-3-km-ke-bandara-soetta-terjebak-macet-pendukung-rizieq-shihab
[10] Imbas Massa Habib Rizieq, Otoritas Bandara Soetta: 118 Penerbangan Delay (Detik, 10 November 2020)
https://news.detik.com/berita/d-5249928/imbas-massa-habib-rizieq-otoritas-bandara-soetta-118-penerbangan-delay/2
[11] Ketika Bandara Soekarno-Hatta Lumpuh 5 Jam Imbas Kepulangan Rizieq Shihab (Kompas, 10 November 2020)
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/10/13151411/ketika-bandara-soekarno-hatta-lumpuh-5-jam-imbas-kepulangan-rizieq-shihab?page=all
[12] Akses ke Bandara Soetta Lumpuh, Pengusaha Logistik Rugi Puluhan Miliar (Detik, 10 November 2020)
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5249310/akses-ke-bandara-soetta-lumpuh-pengusaha-logistik-rugi-puluhan-miliar
[13] Sejumlah Fasilitas Bandara Soetta Rusak (Republika, 10 November 2020)
https://republika.co.id/berita/qjkb41459/sejumlah-fasilitas-bandara-soetta-rusak
[14] Iring-iringan Motor Penjemput Habib Rizieq Masuk Tol Bandara, Kok Boleh? (Detik, 10 November 2020)
https://oto.detik.com/berita/d-5249032/iring-iringan-motor-penjemput-habib-rizieq-masuk-tol-bandara-kok-boleh
[15] Anies Baswedan Sowan ke Rumah Habib Rizieq yang Baru Tiba dari Arab Saudi (Pikiran Rakyat, 11 November 2020)
https://cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com/news/pr-86945456/anies-baswedan-sowan-ke-rumah-habib-rizieq-yang-baru-tiba-dari-arab-saudi
[16] Vidio Asli Full Nikita Mirzani Hina Habib Rizieq Yang Di Ultimatum Habib Alwi (Youtube, 12 November 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=dDIsLrwI99k
[17] USTAD MAHEER KE NIKITA : BABI BETINA, L*NTE OPLOSAN, PENJUAL SELANGKANGAN KAMI AKAN KEPUNG RUMAHMU! (Youtube, 12 November 2020).
https://www.youtube.com/watch?v=S7D2xASy0zs
[18] PANCASILA SOEKARNO MENURUT FPI ADA DI PANTAT (Youtube, 13 Mei 2014)
https://youtu.be/AEgYfdSjJuA
[19] Ceramah Ingin Hancurkan Pura-Pura di Bali, Habib Rizieq Kembali Dilaporkan ke Polisi (Youtube, 9 Juni 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=C1dh4t4NdwQ
[20] Habib rizieq : siap kerahkan fpi serbu umat hindu (Youtube, 9 Maret 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=qpXHeGWQCOo
[21] Habib Rizieq Menghina Salam Sunda Sampurasun (25 November 2015)
https://www.youtube.com/watch?v=xQ7_NgN2NnI
[22] Rijik Shihab: PBB anjing (Youtube, 20 Mei 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=pDZZ5mE06uM
[23] PAK KAPOLRI JANGAN RAGU LAGI TANGKAP RIZIEQ .SUDAH BERANI TERIAK2 BUNUH PENDETA (Youtube, 30 Mei 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=vNgEnf3FhUA
[24] HABIB RIZIEQ : PRESIDEN GOBLOK...!!!!! (Youtube, 18 Januari 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=svZ19afkvz4
[25] Habib Rizieq: Gus Dur Itu Buta Warna, Buta Hati!! (Youtube, 2017)
https://youtu.be/jq4kEqKl-7A
[26] Habib Rizieq Dukung ISIS Karena Pemerintah Tidak Adil! (Youtube, 19 Feb 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=1xukRSRbqBY
[27] IDI: Sejak Maret-November, 282 Dokter dan Perawat Meninggal akibat Covid-19 (Kompas, 10 November 2020)
https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/14333001/idi-sejak-maret-november-282-dokter-dan-perawat-meninggal-akibat-covid-19
[28] Jalan KS Tubun ditutup total, tamu pernikahan Putri Rizieq Shihab berdatangan (Kontan, 14 November 2020)
https://regional.kontan.co.id/news/jalan-ks-tubun-ditutup-total-tamu-pernikahan-putri-rizieq-shihab-berdatangan
[29] Arahan Doni Monardo, Satgas Beri 20 Ribu Masker di Pernikahan Putri Rizieq (Suarajakarta.id, 14 November 2020)
https://jakarta.suara.com/read/2020/11/14/163727/arahan-doni-monardo-satgas-beri-20-ribu-masker-di-pernikahan-putri-rizieq
[30] DKI Denda Rizieq Shihab dan FPI Rp 50 Juta, Anies Baswedan: Bukan Basa-Basi (Tempo, 16 November 2020)
https://metro.tempo.co/read/1405865/dki-denda-rizieq-shihab-dan-fpi-rp-50-juta-anies-baswedan-bukan-basa-basi/full&view=ok
[31] Satgas Pusat Puji Anies Denda Habib Rizieq Rp 50 Juta: Ini Denda Tertinggi (Detik, 15 November 2020)
https://news.detik.com/berita/d-5256032/satgas-pusat-puji-anies-denda-habib-rizieq-rp-50-juta-ini-denda-tertinggi
[32] 8 Kasus Habib Rizieq Ini Bisa Diproses Kembali (Suara.com, 10 November 2020)
https://jakarta.suara.com/read/2020/11/10/141020/8-kasus-habib-rizieq-ini-bisa-diproses-kembali?page=all
[33] Ex-p*rn fugitive Rizieq Shihab returns to launch Indonesian 'moral revolution' (The Australian, 13 November 2020)
https://bit.ly/2H8lnPf
[34] Polisi Pastikan Chat Berkonten Pornografi Rizieq-Firza Asli (Tirto, 16 Mei 2017)
https://tirto.id/polisi-pastikan-chat-berkonten-pornografi-rizieq-firza-asli-coRE
[35] Polisi Tetapkan Firza Husein Tersangka Pornografi (Detik, 16 Mei 2017)
https://news.detik.com/berita/d-3503023/polisi-tetapkan-firza-husein-tersangka-pornografi
[36] Rizieq Shihab Ditetapkan Tersangka dalam Kasus Video Chat Mes*m (Okezone, 29 Mei 2020)
https://bit.ly/32Te4Tn
[37] Ini Alasan Polisi Hentikan Kasus Chat P*rno Habib Rizieq (Detik, 17 Juni 2018)
https://bit.ly/36FDTax
[38] Pengamat UI Sebut Kasus Hukum Habib Rizieq Bisa Dibuka Kembali, Jika... (Suara.com, 10 November 2020)
https://www.suara.com/news/2020/11/10/082451/pengamat-ui-sebut-kasus-hukum-habib-rizieq-bisa-dibuka-kembali-jika

Senin, 16 November 2020

[Media_Nusantara] Pasangan Calon Bupati Jember Hendy – Firjaun Dilaporkan Bawaslu RI Karena Dugaan Politik Bagi-Bagi Uang

Pasangan Calon Bupati Jember Hendy – Firjaun Dilaporkan Bawaslu RI Karena Dugaan Politik Bagi-Bagi Uang


Puluhan Mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa Demokrasi Peduli Jember (JMDPJ) Jakarta menggelar aksi damai di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat, Senin (16/11/2020).

Adapun, aksi damai tersebut terkait dugaan politik uang atau "money politic" yang dilakukan oleh pasangan calon Pilkada Kabupaten Jember Jawa Timur atas nama pasangan Hendy Siswanto – Gus Firjaun di Desa Tanggul Wetan Krajan RW 13 di Depan kantor Polsek Tanggul,Kabupaten Jember Jawa Timur.

Peserta aksi damai ini membentang sebuah spanduk berukuran panjang dengan Foto Paslon Hendy Siswanto – Gus Firjaun serta tiga poin tuntutan di Kantor Bawaslu RI.

Adapun tiga tuntutan itu adalah:

Pertama, Meminta kepada Bawaslu Pusat dan Bawaslu Kabupaten Jember untuk segera mendiskualifikasi terhadap Paslon Hendy Siswanto- Firjaun karena melakukan "Money Politic" di Desa Tanggul Wetan Krajan RW 13 di depan Kantor Polsek Tanggul.

Kedua, Meminta kepada Bawaslu Pusat untuk segera Mencoret Pasangan Paslon H.Hendy Siswanto dan Gus Firjaun.

Ketiga, Bila dalam waktu 3X24 Jam Bawaslu tidak melakukan Diskualifikasi dan Meminta DKPP  segera melakukan Pemecatan terhadap Bawaslu Pusat dan Bawaslu Kabupaten Jember.

Selain menyampaikan tuntutan, peserta aksi juga menyanyikan lagu bertema korupsi.

Menurut Billy yang merupakan salah satu koordinator JMDPJ, Pilkada Kabupaten Jember Jawa Timur ada salah satu paslon (Bapak Calon Bupati dan calon Wakil Bupati) yang diduga kuat melakukan Money Politik uang ditengah -tengah masyarakat.

"Ini tragedi politik yang menyedihkan karena paslon tersebut berani melawan undang-undang pemberantasan korupsi . Karenanya kami dari Jaringan mahasiswa Demokrasi Peduli Jember menuntut ," kata Billy saat menemui pihak Bawaslu.

Billy dan Cahyono, perwakilan JMDPJ, berhasil menemui petugas bagi Pusat Pelaporan Pelanggaran Pemilu (PPPP) Bawaslu RI. Kedua perwakilan itu diterima oleh Arif Budi Prasettyo.

Dua petugas PPPP Bawaslu kemudian memeriksa surat Laporan berserta alat bukti dugaan pelanggaran sebagaimana yang diduga dalam kasus money politic atau politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Pilkada Jember 2020 tersebut. (https://dki.kabardaerah.com/diduga-lakukan-money-politic-jmdpj-desak-bawaslu-diskualifikasi-paslon-h-hendy-gus-firjaun-di-pilkada-jember-2020/)

Untuk diketahui, juga telah beredar viral video bagi-bagi uang pada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 2 (Hendy – Firjaun). Dan dalam video https://www.youtube.com/watch?v=zwcCEbZHFW0&feature=youtu.be  terlihat juga poster pasangan calon nomor 2 yang dibawa oleh warga yang mengikuti kegiatan tersebut.

Sebelumnya pendukung Bupati Jember Faida, melalui akun Facebook Rico Nurfiansyah Ali seorang mantan caleg dan pengurus Partai Demokrat Jember juga membagikan video https://www.facebook.com/1507118897/videos/pcb.10218209107168262/10218209105728226 yang berisi dugaan money politik atau bagi-bagi uang agar warga memilih pasangan calon Hendy Siswanto – Firjaun.