Selasa, 21 Juli 2020

Sekda Bondowoso Harusnya Dibebaskan Dari Jerat Hukum & Harus Dicari Siapa Yang Bocorkan Rahasia

Sekda Bondowoso Harusnya Dibebaskan Dari Jerat Hukum & Harus Dicari Siapa Yang Bocorkan Rahasia

Sekda Bondowoso (Foto: Muhlis/ JatimTIMES)

Kepada Yth.
1. Gubernur Jawa Timur
2. Instansi, Organisasi dan Lembaga Terkait di Bondowoso

Dengan Hormat,

Terkait dengan penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Bondowoso bapak Syaifullah  sebagai tersangka karena fitnah dengan tuduhan melakukan pengancaman pada Alun Taufana sat Alun masih menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Maka kami memberi pandangan sebagai berikut:

Pertama:
Bahwa tidak tepat jika bapak Sekda dijadikan tersangka oleh polres Bondowoso, karena sebenarnya kasus ini bisa dibilang sudah kedaluwarsa, karena jeda waktu antara peristiwa yang dituduhkan dan laporan pada polisi dari Alun sebagai orang yang mencoba mencemarkan nama baik pak Sekda itu sudah lama.

Kedua:
Alun baru melaporkan peristiwa yang sebenarnya direkayasanya karena melihat ada peluang untuk mencemarkan nama baik bapak Sekda, yakni setelah ada berita media, yang memfitnah bapak Sekda menyatakan bahwa akan meninggalkan persoalan covid-19 (tidak mau mengurusi corona) karena menurut beliau bahwa covid-19 adalah opini yang dibangun.

Berita ini dibuat berdasarkan rekaman video pada sebuah diskusi terbatas. Oleh karenanya media yang awal2 memberitakan hal ini (yakni media2 lokal yang kecil) akan dilaporkan agar harus  ditindak dan diusut oleh dewan pers ataupun pihak yang berwajib, karena pemberitaan yang bersumber dari video itu ditayangkan tanpa sepersetujuan dari bapak Sekda.

Sebab mengutip ucapan bapak Sekda pada video itu kemudian dijadikan berita seharusnya mendapat ijin terlebih dahulu dari bapak Sekda sebagai sumber berita.

Berita itu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik bapak Sekda dan bisa membuat masyarakat resah.

Jika media yang memuat fitnah dan pencemaran nama baik itu ditindak dan diusut oleh dewan pers dan pihak berwajib, tentu akan bisa diketahui, siapa yang menyebarkan rekaman video itu pada  wartawan dan masyarakat.

Pihak yang menyebarkan video itu harus dihukum karena menyebarkan hal pribadi pada forum terbatas kepada umum dan bisa juga dianggap melakukan penyadapan secara illegal dan menyebarkan sadapan illegal kepada masyarakat untuk membuat resah.

Ketiga:
Oleh karenanya, sangat disayangkan bahwa Polres Bondowoso tetap memproses kasus ini. Padahal sebelumnya sudah diberitahu, bahwa pembangunan di Bondowoso ini penggerak utamanya adalah bapak Sekda, sedangkan Bupati dan Wakil Bupati hanyalah seremonial saja, karena yang mengerti persoalan pembangunan adalah bapak Sekda yang berpengalaman dibidang birokrasi dan pembangunan.

Selain itu Bondowoso itu adalah daerah yang punya karakter unik tersendiri, yang mungkin tidak diketahui oleh Kapolres yang baru beserta jajarannya. Dan pejabat di Bondowoso, termasuk bapak Sekda mempunyai hubungan baik yang luas dengan para pejabat penting.

Maka tindakan Polres Bondowoso yang terus memproses kasus yang dilaporkan Alun ini sama saja dengan menabrak karakteristik Bondowoso dan menabrak kewibawaan berbagai hubungan baik tersebut, yang bisa juga menghambat pembangunan di Bondowoso.

Padahal Polres Bondowoso sudah diingatkan bahwa jika terus memproses kasus yang dilaporkan Alun ini, maka sama saja Polres Bondowoso menantang banyak pejabat penting, apalagi juga sudah tahu bahwa kasus ini akan berhenti, karena bapak Sekda dan beberapa pejabat sudah koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso dan sudah berkomitmen bahwa kasus ini nantinya tidak akan diproses karena tidak layak untuk diteruskan.

Maka perlu dipertanyakan, apakah motif dari Kapolres Bondowoso dan jajarannya terus memproses kasus ini? Apakah mencari sensasi atau bagaimana kok mengganggu ketentraman Bondowoso?

Keempat:
Bahkan secara halus sebenarnya Polres Bondowoso sudah diingatkan oleh pengacara bapak Sekda, bahwa jika saat terjadinya kasus yang dilaporkan oleh Alun ini, bapak Sekda marah bahkan melontarkan pengancaman pembunuhan, itu mungkin karena didorong ungkapan emosional, sebagaimana wawancara pengacara pada salah satu stasiun teve yang bisa disaksikan pada  https://youtu.be/TJEU_gZ5flg

Dan wajar saja jika bapak Sekda marah kepada salah satu kepala dinas yang merupakan bawahannya yang tidak becus bekerja

Bahkan juga disampaikan oleh pengacara, bahwa bahwa bisa saja bapak Sekda tidak akan mengakui bahwa itu suaranya, maka perlu diuji forensik atas rekaman suara bapak Sekda, apalagi rekaman pembicaraan itu sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya, maka bisa saja itu itu bukan suara bapak Sekda. Dan yang merekam pembicaraan itu seharusnya ditindak karena telah melakukan penyadapan, sebagaimana wawancara pengacara pada salah satu stasiun teve yang bisa disimak pada https://www.youtube.com/watch?v=51-R6SXiEns

Menunjukkan kecintaan warga Bondowoso kepada bapak Syaifullah selaku Sekda, saat pengacara mendampingi kasus ini ke kantor Polres, warga juga turut mengawal serta mendampingi  para penasehat hukum tersebut. Juga anggota organisasi pendukung bapak Syaifullah turut mengawal ke kantor polisi dengan berseragam.

Dukungan tersebut bisa dilihat dari tayangan video stasiun Teve diatas  ataupun foto2 (terlampir)

Maka jika kasus ini dipaksakan berlanjut oleh Polres, bisa memancing turunnya massa dari warga maupun organisasi dalam jumlah yang lebih besar untuk membela bapak Syaifullah.

Kelima:
Bahkan untuk mengingatkan Polres dan para pejabat di Bondowoso, bapak Syaifullah sebagai Sekda mengajak orang penting atau orang yang merupakan kepercayaan dari para pejabat penting dari pemerintah pusat, berupaya agar kasus ini selesai dengan damai, dimana agar Alun mencabut saja laporan pengaduannya. Dengan itu diharapkan situasi kabupaten Bondowoso jadi kondusif. Apalagi bisa dipastikan kasus tidak akan mungkin bisa berlanjut

Seperti misalnya bapak Sekda menghantarkan bapak Maryadi atau mbah Mar, untuk bertemu dengan Bupati, Alun dan beberapa pejabat di Bondowoso.

Dan Mbah Mar sudah merendah dengan hanya mengaku sebagai staff dari pejabat Kemenkopolhukam (Padahal sebenarnya mbah Mar adalah penasehat dari banyak pejabat penting Indonesia diantaranya pejabat di Kemenkopolhukam, Mabes Polri , Kejaksaan Agung, Pemprov Jatim dll)

Akan tetapi maksud baik dari bapak Sekda dan Mbah Mar agar Alun mencabut saja laporannya, sehingga Bondowoso bisa tenang, malah ada pihak yang merekam serta membocorkan foto2  dan pembicaraan itu pada wartawan dan masyarakat.

Ini sama saja dengan melakukan penyadapan illegal, dan menyebarkan foto dan isi pembicaraan tanpa ijin dari bapak Sekda dan Mbah Mar. Dan ini menimbulkan keresahan bagi warga Bondowoso.

Oleh Karenanya bapak Sekda, dan para pengacara , serta pendukung bapak Sekda merancang langkah agar Mbah Mar melaporkan media2 yang berani memuat foto dan berita mengenai Mbah Mar sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. (foto terlampir)

Karena maksud Mbah Mar adalah baik, yakni agar Alum mencabut laporannya agar situasi Bondowoso tidak bergejolak. Kok malah dinyatakan sebagai intervensi hukum.

Jika nanti media2 itu ditindak dan diusut, tentunya akan diketahui siapa yang membocorkan kedatangan dan pembicaraan bapak Sekda yang menghantarkan Mbah Mar untuk bertemu dengan pejabat2 di Bondowoso untuk maksud baik. Karena jika Alun mencabut laporan, bisa dipastikan situasi Bondowoso akan jadi tentram, tidak meresahkan.

Untuk itu mendampingi Mbah Mar melaporkan pada dewan pers dan aparat hukum sebagaimana berita  https://www.deliknews.com/2020/07/09/wow-ketum-bpi-kpnpa-dan-mbah-mar-gugat-dua-media-di-dewan-pers/

Dari berita tersebut bisa dilihat penjelasan ahli  yang mendampingi mbah Mar, bahwa bapak Maryadi yang nama lengkapnya adalah Maryadi Botukal atau akrab dipanggil sebagai mbah Mar adalah sosok penasehat spritual yang sering dimintai tolong para pejabat negara karena Mbah Maryadi adalah tokoh spritual nasional yang cinta damai memiliki nama besar sampai ke manca negara.

Sosok mbah Mar menjadi panutan dimintai nasehat dan pandangan terkait bagaimana hidup itu harus guyup, rukun, rendah diri dan tidak boleh ojo dumeh adigang ,adigung.

Oleh karenanya sebagai warga Bondowoso pendukung bapak Sekda, meminta dewan pers dan aparat hukum agar mengusut tuntas otak pelaku dibalik beredarnya berita tentang Mbah Mar di Bondowoso.

Kita mau lihat nanti siapa yang akan dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri .

Bisa saja otak pencemartan nama baik itu Alun atau Bupati Bondowoso atau oknum pejabat di Bondowoso yang lain, karena foto2 dan pembicaraan antara bapak Sekda yang menghantar Mbah Mar pada Bupati dan Alun kenapa bisa bocor pada masyarakat dan wartawan.

Karena bisa jadi bocornya ini dari pihak Bupati atau Alun atau ada oknum pejabat Bondowoso lainnya yang mengambil foto dan merekam pembicaraan secara ilegal. (Foto2 yang diambil secara illegal dan dimuat pada media2 kecil lokal terlampir)

Ini sama saja membocorkan identitas mbah Mar yang merupakan penasehat dari banyak pejabat tinggi negara. Dan tindakan membocorkan identitas mbah Mar ini sama saja dengan membocorkan identitas pejabat2 tinggi negara dan rahasia negara yang bisa membuat keresahan.

Keenam:
Karena dengan cara baik2 tidak bisa, maka bapak Sekda, pengacara, pendukung dan masyarakat yang ingin Bondowoso maju, dengan ini terpaksa melakukan langkah dan cara yang tegas dibantu oleh para para pejabat tinggi negara yang berwenang dengan tujuan agar masyarakat Bondowoso bisa membangun dengan baik, tnpa diganggu oknum2 yang ingin membuat masyarakat Bondowoso resah.

Maka sikap keras kepala Kapolres Bondowoso, akhirnya dengan relasi yang dimiliki oleh bapak Syaifullah, mbah Mar, pengacara dan barisan pendukung lainnya, maka hasilnya sudah bisa dilihat, dimana berdasar penjelasan bapak Syaifullah pada masyarakat, bahwa  dengan terbitnya surat telegram Kapolda Jatim nomor ST/1173/VII/Res.1.24/2020/Ditreskrimnum tanggal 6 Juli 2020, dimana tim Polda Jatim turun tangan untuk memeriksa Kapolres dan Alun, dan gelar perkara khusus dilakukan pada hari Jumat 10 Juli 2020 diruang gelar perkara Pratisawirya Polda Jatim, pemeriksaan dimulai pukul 09.00 WIB.

Berdasar proses yang sedang berjalan, informasi dari bapak Syaifullah bahwa kasus akan berakhir dan bapak Sekda tidak akan berstatus tersangka lagi.

Jika Kapolres masih nekat, maka kapolres Bondowoso akan dimutasi kedaerah terpencil, karena tidak patuh pada atasannya yang merupakan relasi dari bapak Syaifullah. Dan apa yang disampaikan oleh bapak Syaifullah, sudah bisa dibuktikan bahwa salah satu jajarannya yakni kasatreskrim Polres Bondowoso yang memproses kasus ini sehingga menjadikan bapak Syaifullah sebagai tersangka,  sudah akan dipindah ke Atambua atau daerah terpencil lainnya, meskipun baru saja menjabat di Bondowoso.

Meski kasus sudah akan dihentikan karena sudah koordinasi dengan  Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Bondowoso, kami masyarakat Bondowoso meminta dengan segera agar mutasi Kapolres Bondowoso ini bisa segera dilaksanakan, karena Kapolres yang sekarang ini tidak paham aturan dan sopan santun, karena jabatan Sekda yang mengangkat adalah Gubernur dan tidak bertanggungjawab pada Bupati, berarti seharusnya yang berhak memeriksa adalah kepolisian tingkat propinsi yakni Polda jatim.

Bersamaan dengan akan berakhirnya kasus yang dilaporkan Alun pada Polres Bondowoso (dan dari kronologi diatas tampaknya hal itu atas restu Bupati), maka pihak2 dan oknum dan organisasi atau LSM serta media2,  yang sejak awal mengangkat isu hasil penyadapan illegal mulai dari pernyataan bapak Syaifullah tentang Covid-19 sampai kasus yang dilaporkan Alun akan diproses dan diusut oleh pihak yang berwenang. Karena tindakan mereka sudah meresahkan masyarakat Bondowoso.

Bahkan beberapa LSM, media dan oknum tersebut sudah didatangi dan diultimatum oleh beberapa organisasi dan warga masyarakat umum agar tidak lagi membuat gaduh, jika tidak ingin merasakan kemarahan dan amukan warga.

Hal ini selain agar jadi pembelajaran, juga untuk selanjutnya agar tidak ada anggota masyarakat dan oknum yang mencoba mengganggu pembangunan di Bondowoso.

Salam Hormat

BP KPNPRahmad

Tembusan Kepada Yth:
1.      Kemenko Polhukam
2.      Kementerian Dalam Negeri
3.      Kapolri
4.      Kejaksaan Agung
5.      Lainnya.


Lampiran

Foto dan Video siaran teve:
Turut mendampingi bapak Sekda , bapak Syaifullah ke kantor Polres Bondowoso, para pengacara beserta warga dan organisasi2 pendukung dengan berseragam tertib
-----------------------------------

Para pengacara dan organisasi pendukung dengan berseragam tertib. Sedangkan yang tidak berseragam adalah warga pendukung yang tidak tergabung pada organisasi tertentu, juga datang dengan tertib mendukung bapak Syaifullah
--------------------------------

Pengacara bapak Syaifullah dan organisasi pendukung memberikan keterangan pada Media
--------------------------------

Pengacara bapak Sekda dan organisasi pendukung dengan berseragam tertib yang sama dengan saat mendampingi bapak Syaifullah saat di kantor Polres Bondowoso, sedang bersama Mbah Maryadi merancang dan melaporkan media ke dewan pers dan aparat yang berwenang dan akan segera ditindak sebagaimana diberitakan deliknews.com
-----------------------------

Foto dan rekaman video saat diskusi terbatas secara online via zoom, yang diambil dan disebarkan secara illegal dan isi diskusi dijadikan bahan berita oleh media tanpa seijin dari bapak Syaifullah

-------------------------------

Inline image
Foto: Alun, bapak Maryadi dan bapak Syaifullah seusai pemberian nasehat pada Alun agar mencabut laporannya. Foto kemudian disebar pada publik dan menjadi foto di media tanpa seijin bapak Syaifullah
---------------------------------

Foto yang diambil secara illegal, saat bapak Sekda menghantarkan bapak Maryadi atau Mbah Mar bertemu dengan Bupati Bondowoso, agar Alun mencabut laporannya supaya Bondowoso tetap kondusif. Foto dan isi pembicaraan bisa bocor ke masyarakat dan wartawan, berarti ada penyadapan illegal, dan wartawan memuat foto menjadi berita tanpa ijin bapak Sekda dan Mbah Mar, berarti telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik


Sabtu, 18 Juli 2020

Laporan Warga Bondowoso Yang Resah Karena Pejabat Teras Bondowoso Bawa Orang Yang Disuruh Ngaku Petugas Dari KemenkoPolhukam Untuk Intervensi Hukum

Laporan Warga Bondowoso Yang Resah Karena Pejabat Teras Bondowoso Bawa Orang Yang Disuruh Ngaku Petugas Dari KemenkoPolhukam Untuk Intervensi Hukum

Kepada Yth.

Menteri Koordinator Polhukam

Di Jakarta

Dengan Hormat

Bersama ini disampaikan informasi adanya peristiwa, dimana ada seseorang yang mengaku sebagai petugas dari KemenkoPolhukam dengan dihantar oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Bondowoso mendatangi pejabat2 di kabupaten Bondowoso. (berita terlampir)

Inti dari kedatangan oknum tadi, adalah meminta agar kasus yang menjadikan Sekretaris Daerah Bondowoso sebagai tersangka dihentikan prosesnya.

Untung saja komandan Kodim Bondowoso dengan sigap mendatangi lokasi dan sempat membawa oknum tersebut ke kantor Kodim. Sehingga terbongkarlah identitas oknum petugas Kemenkopolhukam yang ternyata palsu tersebut

Hanya sayangnya, oknum tersebut tidak diamankan sementara waktu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, tapi langsung dilepas (apa memang benar orang kuat?),

Untuk itu, kami mohon agar hal ini diusut tuntas, dan agar diketahui siapa otak dari upaya mencampuri masalah hukum dengan intimidasi pejabat dari Kemenkopulhukam yang ternyata palsu tersebut.

Karena mengaku petugas, tapi palsu itu merupakan tindak pidana, meskipun upaya petugas palsu untuk mengintimidasi masyarakat  itu gagal karena ketahuan.

Demikian laporan kami, atas perhatian bapak kami ucapkan banyak terima kasih

Bondowoso, 6 Juli 2020

Paguyuban Masyarakat Bondowoso

(H. Fatah)

Tembusan:

1.    Gubernur Jatim

2.    Kapolri

3.    Kapolda Jatim

4.    Pangdam Jatim

5.    Bupati Bondowoso

6.    dll


Lampiran:
Zona Jatim
Ngaku – Ngaku Pejabat Menkopolhukam, Ternyata Paranormal

Bondowoso – Kabar mengejutkan para pejabat Pemkab Bondowoso, informasi yang dihimpun di lapangan, Kepala Dinas Perpustakaan, Alun Taufana Sulistiyadi didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai staf Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI), Bidang Perselisihan, orang tersebut bernama Maryadi, Kamis, (2/7).

Kedatangan Maryadi tersebut didampingi oknum Pejabat teras Pemkab Bondowoso yang telah resmi ditetapkan tersangka oleh Polres Bondowoso dalam kasus ancaman pembunuhan. Tujuan inti Maryadi meminta agar kasus laporan pengancaman yang saat ini sudah bergulir di Polres Bondowoso agar dicabut.

Bahkan, kata sumber yang tidak bersedia dipublikasikan, Maryadi mengaku asisten dari Brigjen Erin Sahara. Sebelum Maryadi berangkat ke Bondowoso, dia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Intel Polda Jatim bernama Toni, yang tujuannya agar Alun Taufana Sulistyadi mencabut laporannya di Polres Bondowoso.

Saat sumber berita konfirmasi via telepon seluler milik Maryadi kepada Toni, yang bersangkutan memberikan klarifikasi. "Saya (Toni) bukan Intel Polda Jatim, tetapi Intel Brimob Jatim. Dan saya sudah mengingatkan Mbah Mar (sebutan Toni menanggil Maryadi), agar hati-hati dan tidak macam-macam di Bondowoso. Saya tidak ada maksud untuk intervensi hukum, semua terserah pelapor. Kok sekarang jadi rame seperti ini, lalu saya di suruh datang ke Bondowoso juga untuk apa", kata Toni yang merasa bersalah namanya dibawa-bawa oleh Mbah Mar.

Tidak hanya itu, Maryadi juga mengatakan, apabila kasus ini diteruskan maka Kapolres akan ditarik oleh Polda Jatim. Dan jika kasus ancaman pembunuhan ini tetap berlanjut. Akibatnya, kasus ini juga akan berimbas kepada Bupati, bahkan klaim Maryadi, Presiden Jokowi akan marah kalau sampai persoalan ini tidak selesai.

Beruntung saja Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Inf. Jadi, SIP., langsung bertindak ketika mendengar informasi tersebut. Kemudian, Maryadi langsung dibawa ke Kodim untuk dimintai keterangan.

Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Inf. Jadi, SIP., membenarkan, jika pihaknya sedang kedatangan tamu yang katanya mengaku pejabat dari Kementerian Polhukam.

Namun, ata Dandim, setelah ditanya Maryadi tidak mengakui bahwa dirinya berasal dari Kemenko Polhukam RI. Namun dia datang ke Bondowoso secara pribadi.

"Karena saya bertanggungjawab diwilayah, maka saya harus tahu itu, tapi sejauh ini tidak ada yang dirugikan," kata Dandim Letkol Inf Jadi.

Sementara Ketua Umum LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, menyayangkan adanya upaya intervensi hukum oleh oknum yang mengaku-ngaku dari Kemenkopolhukam. Selain itu juga membawa-bawa Presiden RI yang akan marah jika kasus ini berlanjut, karena dianggap Bupati tidak dapat menyelesaikan masalah pejabatnya. "Saya sangat menyayangkan kejadian ini, semua pasti sudah diskenario oleh seseorang, sampai Maryadi alias Mbah Mar mau mengaku sebagai orang dari Kemenkopolhukam. Memang dari kejadian ini tidak ada orang yang dirugikan, tetapi langkah seorang tersangka mendatangkan orang dan mengaku-ngaku dari lembaga pusat tersangka untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti pelapor, dapat dikatagorikan tindak pidana, walaupun belum terjadi apa-apa," kata H Nawiryanto.



Minggu, 05 Juli 2020

Paguyuban Supporter Sesalkan sikap DPP GMNI Yang Sebut Aksi Sujud Risma Sebagai Drama Pencitraan

Paguyuban Supporter Sesalkan sikap DPP GMNI Yang Sebut Aksi Sujud Risma Sebagai Drama Pencitraan


PSS - Paguyuban Supporter Surabaya menyayangkan sikap Sekjen DPP GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Ageng Dendy Setiawan yang menuduh Walikota Surabaya Tri Rismaharini melakukan pencitraan dengan melakukan drama saat melakukan sujud pada tim dokter yang menangani virus corona di balai kota Surabaya (29/6/2020) lalu.

"Sayang sekali, mengaku sebagai pimpinan tingkat nasional sebuah organisasi mahasiswa mengeluarkan pernyataan yang demikian. Apalagi beberapa waktu sebelumnya mengeluarkan pernyataan mendukung seseorang sebagai calon walikota Surabaya", kata Wasis Ismudiarto koordinator PSS.

"Ini bisa menimbulkan kesan bahwa mereka mengkritik bu Risma adalah dalam rangka untuk mempromosikan seseorang yang mereka dukung sebagai calon walikota Surabaya", ujarnya.

"Tentu akan tampak kurang elok, kok,pimpinan tingkat nasional sebuah organisasi mahasiswa terlihat begitu menggebu-gebu hanya berkonsentrasi mengurusi masalah pencalonan seseorang di sebuah kotamadya", tuturnya.

Terkait kemudian pimpinan nasional organisasi mahasiswa itu membantah bahwa mereka tidak pernah mengkritik Risma dan tidak pernah mendukung seseorang menjadi calon walikota Surabaya, Wasis menyatakan bahwa rekam jejak tidak gampang untuk dihapus begitu saja.


"Mau membantah boleh boleh saja, tapi yang bersangkutan pernah membuat unggahan tentang risma dengan menambahkah berbagai ungkapan seperti, pencitraan atau memang wes (sudah) benar benar gak mampu dan seterusnya", jelas wasis sambil menunjukkan beberapa print out dari screenshoot pernyataan pimpinan nasional organisasi mahasiswa itu melalui akun media sosialnya.


Menurut Wasis, jika kemudian pimpinan nasional organisasi mahasiswa itu membantah dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendukung ketua umum Pemuda Demokrat, Fandi Utomo sebagai calon walikota Surabaya, Tentunya akan bisa menimbulkan kesan bahwa pimpinan tingkat nasional sebuah organisasi mahasiswa kok tidak konsisten atau plin plan.

"Pernyataan mereka mendukung Fandi Utomo sebagai calon walikota surabaya itu diungkapkan pada belasan media massa, bahkan diantaranya ada beberapa media mainstream", terangnya sambil menunjukkan print out pernyataan pimpinan nasional GMNI pada belasan media massa tersebut.


NB:
inilah pernyataan pimpinan nasional GMNI mendukung Fandi Utomo sebagai walikota Surabaya

GMNI: Fandi Utomo Tokoh Yang Cocok Untuk Pimpin Surabaya
Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner

Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner Bagi Surabaya

Ketum GMNI: FU Cocok Untuk Surabaya

Ketum GMNI: FU memiliki sosok Visioner Untuk Surabaya

Ketum GMNI:  Fandi Utomo Cocok Untuk Walikota Surabaya

Ketua Umum GMNI Sebut Fandi Utomo Solusi Untuk Surabaya

Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner

Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner Untuk Surabaya

Ketum GMNI: Optimistis Fandi Utomo Sosok Visioner Untuk Surabaya

Ketum GMNI: Fandi Utomo Cocok Menjadi Walikota Surabaya


Sabtu, 04 Juli 2020

Heboh "Pejabat Kemenkopolhukam" Intimidasi Agar Kasus Yang Jadikan Sekda Bondowoso Sebagai Tersangka Dicabut dan Dihentikan Prosesnya

Heboh "Pejabat Kemenkopolhukam" Intimidasi Agar Kasus Yang Jadikan Sekda Bondowoso Sebagai Tersangka Dicabut dan Dihentikan Prosesnya

Jika Kasus Tidak Dihentikan Kapolres Akan Ditarik ke Polda dan Berimbas Pada Bupati Karena Presiden Jokowi Marah Besar Jika Kasus Ini Berlanjut

alt

Kedatangan oknum yang infonya merupakan pejabat penting dari Jakarta mengejutkan para pejabat di kabupaten Bondowoso.

Berdasar informasi yang dihimpun, Kepala Dinas Perpustakaan, Alun Taufana Sulistiyadi didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai staf Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI), Bidang Perselisihan, pada Kamis, (2/7/2020). Orang tersebut bernama Maryadi

Kedatangan Maryadi tersebut didampingi oknum Pejabat teras Pemkab Bondowoso yang telah resmi ditetapkan tersangka oleh Polres Bondowoso dalam kasus ancaman pembunuhan.

Tujuan mereka mendatangi Kepala Dinas Perpustakaan adalah bahwa Maryadi meminta agar laporan kasus pengancaman yang sudah bergulir di Polres Bondowoso itu dicabut.

Sebagaimana diketahui, Polres Bondowoso telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Syaifullah, sebagai tersangka atas kasus pengancaman dengan pembunuhan terhadap Alun Taufana yang saat itu menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso.

Bahkan, sebagaimana dilansir Teropong Timur, Maryadi mengaku asisten dari Brigjen Erin Sahara.

Dan sebelum Maryadi berangkat ke Bondowoso, dia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Intel Polda Jatim bernama Toni, yang tujuannya agar Alun Taufana Sulistyadi mencabut laporannya.

Saat sumber berita mengkonfirmasi via telepon seluler milik Maryadi kepada seseorang bernama Toni, yang bersangkutan memberikan klarifikasi.

"Saya (Toni) bukan Intel Polda Jatim, tetapi Intel Brimob Jatim. Dan saya sudah mengingatkan Maryadi, agar hati-hati dan tidak macam-macam di Bondowoso. Saya tidak ada maksud untuk intervensi hukum, semua terserah pelapor. Kok sekarang jadi rame seperti ini, lalu saya di suruh datang ke Bondowoso juga untuk apa", kata Toni yang merasa bersalah namanya dibawa-bawa oleh Maryadi.

Tidak hanya itu, Maryadi juga mengatakan, apabila kasus ini diteruskan maka Kapolres akan ditarik oleh Polda Jatim, dan jika kasus ancaman pembunuhan ini tetap berlanjut, akibatnya kasus ini juga akan berimbas kepada Bupati, bahkan kata Maryadi, Presiden Jokowi akan marah kalau sampai persoalan ini tidak selesai.

Beruntung saja Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Inf. Jadi, SIP., langsung bertindak ketika mendengar informasi tersebut. Kemudian, Maryadi langsung dibawa ke Kodim untuk dimintai keterangan.

Merasa terpojok, Maryadi, meminta tolong kepada sumber berita untuk dibantu klarifikasi bahwa kedatangan atas nama pribadi dan meminta pertanggungjawaban oknum pejabat yang menjemput dan menyuruhnya datang ke Bondowoso untuk meminta Alun Taufana Sulistiyadi mencabut laporannya.

Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Inf. Jadi, SIP., membenarkan, jika pihaknya sedang kedatangan tamu yang katanya mengaku pejabat dari Kementerian Polhukam.

Namun, Kata Dandim, setelah ditanya Maryadi tidak mengakui bahwa dirinya berasal dari Kemenko Polhukam RI, dia datang ke Bondowoso secara pribadi.

"Karena saya bertanggungjawab diwilayah, maka saya harus tahu itu, tapi sejauh ini belum ada yang dirugikan,"kata Dandim.

Ketua Umum LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, menyayangkan adanya upaya intervensi hukum oleh oknum yang mengaku dari Kemenkopolhukam, juga membawa-bawa Presiden RI yang akan marah jika kasus ini berlanjut, karena dianggap Bupati tidak dapat menyelesaikan masalah pejabatnya.

"Saya sangat menyayangkan kejadian ini, semua pasti sudah diskenario oleh seseorang, sampai Maryadi mau mengaku sebagai orang dari Kemenkopolhukam", katanya.

"Memang dari kejadian ini belum ada orang yang dirugikan, tetapi langkah seorang tersangka, mendatangkan orang dan mengaku-ngaku dari lembaga penting di pemerintah pusat untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti pelapor, dapat dikatagorikan tindak pidana, walaupun belum terjadi apa-apa", kata H. Nawiryanto.

Sementara Sekda Bondowoso, Syaifullah ketika dihubungi melalui HP/WA: 082330303191 belum ada respon


Selasa, 30 Juni 2020

GMNI Kritik Aksi Drama Risma

GMNI Kritik Aksi Drama Risma

Ageng Dendy Setiawan, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengkritik aksi drama yang dibuat walikota Surabaya Tri Rismaharini yang melakukan sujud pada dokter.

Dalam status akun facebook-nya, Dendy mengaku bingung dengan adegan drama yang dipertontonkan oleh Risma, yang kemudian disebar secara luas dan dimuat pada berbagai media massa dan media sosial.

"Aku ini heran dan kenapa kok gini amat, pencitraan atau memang wes (sudah - red) benar-benar gak mampu terus mengakui kesalahan atau permintan tolong?", kata Dendy, Senin (29/6/2020) malam.

Dendi minta agar Risma tidak terus membuat drama, karena kasihan pada nasib masyarakat dan tenaga medis.

"Sudahi drama ini, ayo gotong royong. Rakyat dan tenaga medis kasihan bu", tegasnya.

Beberapa saat lalu dengan dishooting kamera dan video, Walikota Surabaya, Risma, melakukan adegan sujud sebanyak dua kali saat bertemu para dokter dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Persi Jatim (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Jawa Timur), terkait penanganan corona di balaikota Surabaya, Senin (29/6/2020) pagi.

Saat itu sambil terliput kamera terlihat menangis Risma terkesan menyalahkan RSUD dr Soetomo dengan menyatakan bahwa pemkot Surabaya tidak bisa mengkoordinir RS yang dibawah kewenangan pemprov Jatim tersebut.

"Kami tidak terima, karena kami tidak bisa masuk (mengatur) kesana (RSUD dr Soetomo), kami tidak bisa masuk kesana padahal rumah sakit lain kami bisa", kata Risma saat itu sambil tampak tersedu.

Padahal beberapa waktu sebelumnya Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, secara keras telah menegur Risma untuk lebih bersungguh-sungguh menangani wabah corona dan tidak banyak drama.

Karena Pangdam melihat sampai saat ini kurang adanya keseriusan kepala daerah sehingga jumlah kasus corona justru semakin meningkat. ( https://news.okezone.com/read/2020/06/10/519/2227703/tegur-keras-risma-pangdam-brawijaya-jangan-main-drama )

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum dan Sekjen DPP GMNI mendukung Ketua Umum Pemuda Demokrat Fandi Utomo Sebagai Calon Walikot Surabaya ( http://www.surabayapagi.com/read/ketum-gmni-dukung-fandi-utomo-maju-pilwali-surabaya-2020 ).


Sabtu, 20 Juni 2020

DPP Pemuda Demokrat & DPP GMNI Solidkan Sikap Saat Peringatan 50 Tahun Haul Bung Karno

DPP Pemuda Demokrat & DPP GMNI Solidkan Sikap Saat Peringatan 50 Tahun Haul Bung Karno

Rangkaian acara peringatan 50 Tahun Haul Bung Karno di Blitar merupakan sarana bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Demokrat Indonesia dan DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk solidkan sikap.

Sebagaimana diketahui beberapa saat sebelumnya, Arjuno Putra Aldino dan Ageng Dendi Setiawan sebagai DPP GMNI melakukan siaran pers yang dimuat oleh berbagai media massa, yang menyatakan bahwa DPP GMNI mendukung ketua umum DPP Pemuda Demokrat Indonesia, Fandi Utomo Sebagai Walikota Surabaya pada pemilihan kepala daerah 2020.

GMNI: Fandi Utomo Tokoh Yang Cocok Untuk Pimpin Surabaya
Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner

Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner Bagi Surabaya

Ketum GMNI: FU Cocok Untuk Surabaya

Ketum GMNI: FU memiliki sosok Visioner Untuk Surabaya

Ketum GMNI:  Fandi Utomo Cocok Untuk Walikota Surabaya

Ketua Umum GMNI Sebut Fandi Utomo Solusi Untuk Surabaya

Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner

Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner Untuk Surabaya

Ketum GMNI: Optimistis Fandi Utomo Sosok Visioner Untuk Surabaya

Ketum GMNI: Fandi Utomo Cocok Menjadi Walikota Surabaya


Sabtu, 06 Juni 2020

Refleksi Hari Lahir Bung Karno dan Geo Politik 2020

Refleksi Hari Lahir Bung Karno dan Geo Politik 2020

Battle of Wit itu sebenarnya memuncak tahun lalu.  Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris untuk Peringatan D Day dan Peristiwa Normandy.

Covid 19 justru membuka banyak tabir dalam penyelenggaraan bernegara. Selain sistem dan tata kelolanya, juga kualitas pemerintahan dan masyarakatnya.

Loyalitas, komitmen, kepemimpinan, solidaritas dan kemampuan adaptasi diuji hingga titik nadir karena situasi saat ini. Kurva ekonomi pasca covid 19 pun terpecah menjadi 2 persepsi: U Shape maupun V Shape. Intinya sama saja, ada yg jatuh, hilang dan musnah. Dan ada yg bangkit dan lahir. Circle of life, circular economy. Hanya risiko dan kecepatannya saja yg berbeda.

6 Juni 1901 adalah hari lahir Bung Karno,dimana dengan pemikirannya pada tahun 1940an mampu mengikuti pergerakan Perang Dunia II dan khususnya Peristiwa D-Day dan Normandy di Benua Eropa....Pax Americana. Sehingga memanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengambil jalan untuk membentuk negara berdaulat NKRI  17 Agustus 1945.

6 Juni 2020 kemana kita akan melangkah? Selamat Ulang Tahun, Bung!

=========

6 JUNI

Salah satu rangkaian Kunjungan Kenegaraan yang terpenting bagi Presiden AS Donald Trump ini adalah PERINGATAN 75 TAHUN PERISTIWA NORMANDY.

Apa itu? Peristiwa ketika akhirnya Kerajaan Inggris melakukan joint operation militernya untuk mengalahkan invasi Jerman. Jenderal Dwight E. Eisenhower menjadi pemimpin tertinggi Pasukan AS masuk ke Eropa dan mempersiapkan serangan ke Tentara NAZI Jerman bersama Tentara BAF (British Army Forces).

Diawali dari pengiriman 321 tentara teknisi untuk membangun shelter di Devon, Inggris dan akhirnya mencapai 1000 pasukan menjelang 6 Juni 1944.

Peristiwa ini lah yg mengubah konstelasi total Perang Dunia II saat itu. Jerman yg sudah diambang kemenangan & Inggris yg sudah diambang kekalahan. Langsung berubah drastis posisinya. Negosiasi Raja George VI kepada Presiden Franklin D.  Roosevlet membuahkan hasil.

Sehingga dua jenderal andalannya lah yg dikirim memimpin pasukan gabungan AS-BAF dan regime dari negara persemakmuran Inggris. Untuk menggempur Jerman dan sekutunya: ITALIA & BELANDA di Benua Eropa, serta JEPANG di Kawasan Timur Jauh, Pasifik. Sebuah negara baru yang muncul Pasca Perang Dunia I dan sedang berjuang untuk aklamasi kekuatan negaranya di Perang Dunia II ini

Konstelasi di Eropa ini, terus dicermati dan diikuti oleh Sukarno. Dimana peristiwa 6 Juni 1944 ini, Peristiwa D-Day Normandy, mendapatkan perhatian khusus darinya. Tertuang di biography nya & buku Di bawah Bendera Revolusi.

Momen yg seiring dengan hari kelahirannya ini juga menjadi penanda baginya, kekalahan Belanda di Eropa menjadi momentum penting untuk meraih kedaulatan dan berdiri sebagai bangsa & negara sendiri. Si Bung Besar, selalu mengikuti perkembangan Eropa dari siaran BBC dan korespodensi rekan-rekan pergerakan di Eropa.

Pelarangan siaran BBC oleh Belanda pun bisa diakali dengan bantuan tokoh-tokoh pergerakan muda. Hingga persiapan sebuah negara dapat berjalan. Termasuk perkembangan negosiasi dengan Jepang, terutama pasca Pearl Harbour, Hiroshima & Nagasaki

Dasar negara dengan 5 prinsip dasar yg kemudian hari dikenal dengan nama PANCASILA, konsensus ragam pikiran yang menjadi perhatian dunia saat itu (demokrasi, social justice, liberty & sovereignity), menjadi pusat perhatian para tokoh pergerakan Indonesia. Hingga puncaknya adalah 17 Agustus 1945 sebuah negara berbendera 🇮🇩 lahir.

Proklamasi kedaulatan yang tidak disetujui banyak pihak, khususnya Belanda yang pada perkembangannya justru meminta bantuan AS pula dengan tentara NICA nya

Visi Nusantara menjadi Indonesia dari Founding Fathers/ Mothers kita, memang selalu dinamis dan menjadi ajang 'batle of wit'. Karena bangsa kita lahir karena kecerdasan akan pemahaman konstelasi dan situasi geopolitik hingga kita bertahan hari ini. Hihihi, jadi kalau kita enggan pahami posisi geopolitik kita, bahkan nyeletuk apa-apa kok mikir geopolitik. Lebay! Bukankah itu artinya kita mengkerdilkan diri kita, kawan?

JAS MERAH!

Selamat ulang tahun, Bung! Kini, bersamaan dengan ulang tahunmu, Peristiwa D-Day Normandy....Cikal Bakal kerjasama Inggris-AS mengalahkan Jerman dan sekutunya di Eropa, sedang diperingati & direvitalisasi Only if you know what I mean. Hanya kini senjatanya sih Perjanjian Dagang, Kesepakatan bilateral, IoT dan 5G. Dan kebangkitan mitra strategis abadi Inggris sejak peristiwa BOXER REBELLION (udah sy statusin ya ini) CHINA