Kejaksaan Tinggi Jatim Didemo Mahasiwa dan Masyarakat

Kejaksaan Tinggi Jatim Didemo Mahasiwa dan Masyarakat

Puluhan mahasiswa hingga masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Madura (Gapura) dan Lingkar Studi Advokasi Kebijakan Publik (LSAKP) menggelar aksi di depan Kejaksaan Tinggi Jatim. Aksi ini menuntut penyelesaian kasus korupsi yang terjadi baik di Madura hingga Jatim.

"Kami menuntut keseriusan kejaksaan tinggi dalam mengurus kasus-kasus yang selama ini mandek (berhenti)," ujar Koordinator Aksi Abdul Razaq saat aksi di depan kantor Kejati Jatim Jalan Ahmad Yani, Surabaya,

Tak hanya itu, para pendemo ini juga menyoroti beberapa keanehan. Misalnya, ada beberapa kasus yang sudah SP3 dan telah ditetapkan tersangka, tapi anehnya kasus tersebut menguap.

"Ada beberapa kasus yang sudah SP3 padahal sudah menetapkan tersangka, namun seakan hilang. Keanehan yang sungguh berlipat," kata Razaq.

Razaq mengatakan ada pula beberapa kasus yang telah dilaporkan namun tidak ditindak dan justru bocor kepada pelaku. Dia menduga ada pihak-pihak yang mencoba membocorkan hal ini.

"Adanya indikasi pembocoran terhadap laporan yang dibawa oleh pelapor terhadap terlapor yang seharusnya pembawa laporan tindak pidana korupsi dilindungi kerahasiaannya. Tetapi sering kali terlapor sudah mengetahui informasi tentang adanya laporan oleh teman-teman LSM dan masyarakat," imbuhnya.

Razaq mendesak Kajati untuk menindak tegas oknum orang dalam yang telah melakukan praktek tersebut.

"Kami mendesak kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk mencopot dan menindak tegas para oknum yang telah melakukan praktek kotor dalam ruang lingkup pelayanan publik yang berada di bawah naungan Kejaksaan Tinggi Jatim," tuntutnya.

Sumber: http://bercahaya31.blogspot.com/2018/08/kejaksaan-tinggi-jatim-didemo-mahasiwa.html

Terindikasi Korupsi, Pembelian Komputer UNBK di Blitar Disorot Masyarakat

Terindikasi Korupsi, Pembelian Komputer UNBK di Blitar Disorot Masyarakat

Foto: packing kardus komputer yang ditutupi kertas HVS yang diprint identitas baru

untuk menutupi identitas yang tertera pada kardus

Pembelian komputer bernilai sekitar Rp. 3 milyar untuk mensukseskan program UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di kabupaten Blitar disorot oleh PETIR - Perkumpulan Anti Korupsi Blitar, karena dalam prakteknya terungkap adanya indikasi rekayasa yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi.

"Pembelian komputer pada tahun 2018 itu sebenarnya melalui proses pengadaan dengan pembelian melalui e-katalog via Axiqoe.com. Sepintas dengan pembelian melalui e-katalog maka tidak ada rekayasa  dan dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut", kata Hasan ketua Petir.

Akan tetapi, dalam proses selanjutnya, ternyata ada indikasi yang menjurus pada pelanggaran hukum. Dimana dalam pembelian melalui e-katalog itu yang di-klik atau dibeli adalah merk dan type komputer tertentu, akan tetapi dalam kontrak dan komputer yang dikirim ke sekolah2, ternyata adalah merk dan type yang berbeda dengan apa yang di-klik melalui proses e-katalog tersebut.

"Jika proses pengadaan melalui e-katalog, tentunya kontrak dan barang yang dikirim adalah sama dengan apa yang diklik dalam proses pembelian melalui e-katalog atau online shop yang ada pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah). Jika kontrak dan barang yang dikirim itu dirubah2 dan tidak sama dengan apa yang di-klik pada e-katalog LKPP, ini sama saja dengan proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung" ujarnya.

"Apa boleh pembelian barang memakai dana pemerintah bernilai Rp. 3 milyar melalui proses penunjukan langsung? Sehingga terkesan dalam pembelian komputer ini ada upaya mengelabui LKPP dan aparat negara lainnya, dimana seolah2 sudah melalui proses yang benar yakni belanja melalui e-katalog, dan atau menghindari pembelian melalui proses lelang pengadaan, akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah pembelian melalui proses penunjukan langsung". tutur Hasan.

Dan berdasar laporan dari sekolah2, Petir malah menemukan hal lain yang cukup mengejutkan, dimana komputer yang dikirim diduga bukan merupakan komputer baru, melainkan ada indikasi bahwa komputer2 itu adalah barang re-kondisi. Yakni barang bukan baru yang diservis dan atau direkondisi agar tampak sebagai barang baru.

Hal ini bisa dilihat, diantaranya adalah bahwa packing kardus komputer, itu ditempeli kertas HVS yang dicetak identitas bahwa komputer itu adalah komputer merk  Acer Type Veriton 2648 beserta keterangan spesifikasinya. Dimana tempelan kertas HVS itu dipakai untuk menutupi identitas merk dan type komputer sebenarnya yang tertulis dalam kardus packing.

"Kan aneh, karena jika itu komputer baru, tentunya packing kardus juga baru, misalnya saja kita beli komputer baru merk dan type A, tapi kita diberi komputer yang dipacking pakai kardus komputer merk dan type B dan atau malah dipacking pakai kardus teve, tapi lalu identitas pada kardus itu ditutupi dengan tempelan2 kertas HVS yang dicetak yang menyebutkan bahwa isi dalam kardus itu adalah komputer merk dan type A. Apakah kita yakin bahwa komputer itu komputer merk dan type A baru?, terang Hasan

Kejanggalan lainnya menurut Petir adalah, bahwa memori komputer yang dikirim ke sekolah2 itu tidak sama, ada yang memorinya 1 Giga, ada yang 2 Giga, ada yang 4 Giga dan lain lain. Padahal spesifikasi dalam kontrak pengadaan ratusan unit komputer itu spesifikasinya adalah sama. Tapi kok bisa komputer yang dikirim itu barang campur campur.

Untuk itu Hasan berharap agar aparat negara dapat mengusut kasus ini secara tuntas, agar upaya memanipulasi ketentuan pengadaan oleh LKPP yang bertujuan mengurangi tindak pidana korupsi itu tidak lagi menjadi modus, karena modus memanipulasi untuk mengelabui aparat negara seperti ini sekarang cukup marak.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Blitar, bapak Budi Kusumarjoko ketika dihubungi ponselnya 08123589287 belum memberikan tanggapan.

Sumber: http://bercahaya31.blogspot.com/2018/08/terindikasi-korupsi-pembelian-komputer_2.html

Terindikasi Ulah Kartel: Buku Penerbit Yang Diblacklist Pemerintah Juga Beredar di Bondowoso, Pasuruan dan Tuban

Terindikasi Ulah Kartel: Buku Penerbit Yang Diblacklist Pemerintah Juga Beredar di Bondowoso, Pasuruan dan Tuban

KPP - Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Timur (Jatim) mengungkap beredarnya buku2 dari penerbit yang diblacklist pemerintah di kabupaten Bondowoso, Pasuruan dan Tuban.

"Ironisnya, buku dari penerbit yang oleh pemerintah dimasukkan ke dalam daftar hitam itu malah dibeli oleh pemerintah daerah Bondowoso, Pasuruan dan Tuban dengan memakai uang negara yang besarnya sangat fantastis bahkan mencapai milyaran rupiah, untuk dibagikan ke sekolah2 di kabupaten2 tersebut", kata Baisar Alim ketua KPP Jatim.

Pembelian buku dari penerbit yang diblacklist pemerintah yang diungkap oleh KPP yakni:

Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum - Koleksi Perpustakaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, tahun 2017, senilai Rp 5.928.580.000, dengan penyedia barang: PT Ladang Karya Husada, yang beralamat di Jl. Kutisari II nomor 8 Surabaya

Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD tahun 2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bondowoso, tahun 2017, senilai Rp. 6.435.603.000, dengan penyedia barang: PT Ladang Karya Husada, Jl. Kutisari II nomor 8 Surabaya

 

Pengadaan Buku Perpustakaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, tahun 2017, senilai Rp. 6.520.800.000, dengan penyedia barang PT Fajar Multiguna, Griyo Taman Asri BD-18, RT 41 RW 10, Desa tawang Sari, Kecamatan Taman, Sidoarjo

Dimana buku2 yang dibeli oleh dinas pendidikan Bondowoso, Pasuruan & Tuban itu, banyak yang berasal dari penerbit Tiga Serangkai Group yang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah dimasukkan sebagai daftar hitam karena telah menjual dan menyebarkan buku yang terindikasi mengajarkan pornografi untuk anak usia sekolah

Sebagaimana diketahui dan diumumkan melalui berbagai media massa pada awal tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memasukkan group penerbit Tiga Serangkai dalam daftar hitam sebagai sanksi atas beredarnya buku-buku yang dianggap memuat konten pornografi & tidak ramah anak.

Meski pihak Tiga Serangkai Group sudah menyampaikan permintaan maaf, Muhadjir menyebut bahwa group penerbit dalam hal itu sudah melanggar aturan.(https://regional.kompas.com/read/2017/02/26/07425481/mendikbud.blacklist.penerbit.buku.aku.berani.tidur.sendiri.)

Sedangkan mengenai adanya dugaan bahwa beredarnya buku penerbit yang diblacklist oleh pemerintah itu karena ulah kartel, Alim memaparkan beberapa hal yang menunjukkan kuatnya indikasi adanya kartel yang berpotensi merusak dunia pendidikan.

Pertama, peserta & pemenang pengadaan di 3 (tiga) kabupaten tersebut adalah perusahaan2 itu2 saja, yakni PT Fajar Multiguna & PT Ladang Karya Husada. Dimana perusahaan2 itu dikelola oleh orang2 yang sama. Dan dalam proses pengadaan sebenarnya tampak kejanggalan, dimana satu perusahaan disatu kabupaten digugurkan dengan alasan bahwa ijin perusahaan (SIUP) tidak memenuhi syarat, akan tetapi dimenangkan di kabupaten lain, dan yang dimenangkan di kabupaten lain digugurkan dengan alasan tidak memenuhi syarat. Jadi hanya dibolak-balik.

Hal ini selain janggal, juga melanggar aturan pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) tentang adanya indikasi persekongkolan horisontal dan persekongkolan vertikal.

Kedua, perusahaan2 yang seolah2 berperan sebagai ditributor, yang mendukung perusahaan2 peserta pengadaan di 3 (tiga) kabupaten itu adalah perusahaan2 penerbit yang sama, yakni penerbit Tiga Serangkai Group, Penerbit SPKN (Sarana Panca Karya Nusa) Group & penerbit Intan Pariwara Group.

Dimana sebenarnya perusahaan tersebut sebenarnya bukanlah distributor, karena sesuai dengan peraturan LKPP dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan Kementrian Perdagangan, bahwa perusahaan distributor harus terdaftar di Kementrian Perdagangan sebagai perusahaan distributor.

Ketiga, dari adanya indikasi kartel ini maka ada dugaan bahwa kartel bisa mendikte tentang buku yang harus dibeli tanpa memperdulikn apa yang sebenrnya dibutuhkan oleh daerah dan bisa mendikte harganya. Sehingga dengan indikasi adanya persekongkolan vertikal (antara swasta dan pejabat pemerintah) dan persekongkolan horisontal (perskongkolan di antara perusahaan2 untuk mendikte daerah) maka buku2 dari penerbit yang di blacklist oleh pemerintah bisa dibeli oleh dinas pendidikan di daerah dan disebarkan ke sekolah2 di daerah tersebut.

Indikasi ini bisa dilihat, bagaimana bisa RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang didalamnya juga tercantum kebutuhan buku per masing2 bidang pelajaran yang dituangkan dalam dokumen pengadaan di 3 (tiga) kabupaten ini bisa sama persis, meski dicoba dibolak-balik urutannya.

Sehingga terlihat janggal jika RAB di berbagai daerah bisa sama persis dengan kebutuhan yang tidak masuk akal, seperti misalnya jumlah buku2 yang jumlah jam bidang pelajaran2nya lebih sedikit, malah diminta dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibanding buku2 dengan jam bidang pelajaran2nya yang lebih banyak. Selain itu bisa dilihat kenapa buku2 yang bagus dengan halaman yang lebih tebal dan murah malah dihindari untuk dibeli, malah membeli buku2 tipis yang kualitasnya kurang bagus dengan harga lebih mahal, meskipun bukunya sama2 lulus penilaian dari Pusat Perbukuan dan Kurikulum (Pusbukur).

Dan bisa dilihat akibatnya, bahwa akhirnya, selain buku2 untuk berbagai daerah itu yang dikirim adalah sama juga terjadi bahwa untuk buku perpustakaan SD bisa dikirim buku2 bacaan untuk anak2 jenjang pendidikan SMP dan demikian juga sebaliknya. Sehingga ada dugaan kuat bahwa yang membuatkan dan atau mendikte RAB di berbagai daerah tersebut adalah para pihak yang terindikasi sebagai kartel

Untuk itu Alim berharap bahwa aparat hukum bisa mengusut tuntas masalah ini, karena selain sudah melanggar peraturan yang berlaku, juga ada dugaan kerugian uang negara, dengan dibelinya buku2 dari group penerbit yang diblacklist pemerintah serta adanya indikasi markup harga karena ulah pihak2 yang terindikasi sebagai kartel.

"Juga hal seperti ini berpotensi menjadi cara untuk melakukan pembodohan bagi generasi penerus bangsa", pungkasnya.

Sedangkan operator PT Ladang Karya Husada dan PT Fajar Multiguna, yakni Ibu Noer Hidayati (HP: 081231610974) dan bapak Daniel (HP: 081212276671 ; 08121715833) ketika dihubungi ponselnya belum memberikan jawaban.

Demikian juga pemilik SPKN Group, bapak Wimpy Ibrahim (HP: 081311559702 ; 081901001950), pemilik Intan Pariwara Group, bapak Chris (HP: 081229955885 ; 087838488885) dan pemilik Tiga Serangkai Group, bapak Gatot (HP: 0811263865 ; 081393315333) ketika dihubungi ponselnya juga belum bersedia menanggapi.

Sumber: http://bercahaya31.blogspot.com/2018/07/terindikasi-ulah-kartel-buku-penerbit.html

Pilgub Jatim: Barisan Soekarnois Muda Dukung Khofifah - Emil

Pilgub Jatim: Barisan Soekarnois Muda Dukung Khofifah - Emil

Karena adanya kesamaan visi dalam menatap masa depan Indonesia dan Jawa Timur (Jatim) pada khususnya, BSM - Barisan Soekarnois Muda mendukung pasangan Khofifah - Emil pada pemilihan gubernur (pilgub) Jatim 2018.

Selain itu, menurut Barisan Soekarnois Muda, mereka juga tidak tega jika Puti Guntur Sukarno yang merupakan cucu dari Proklamator itu dijadikan wakil dari Gus Ipul.

"Ini bukan persoalan subyektifitas, akan tetapi karena tentang karakter dan visi untuk Indonesia kedepan dan Jatim pada khususnya. Sehingga menurut kami pencalonan Puti sebagai wakilnya Gus Ipul adalah bentuk tindakan yang tidak menghargai Bung Karno, karena terkesan ini adalah membuang Puti dengan menjerumuskannya sebagai wakil Gus Ipul agar Puti tidak menjadi tokoh nasional", kata Sudarmaji, salah seorang pentolan Barisan Soekarnois Muda Jatim.

"Kami tidak berpandangan negatif pada mbak Puti. Bahkan menurut kami, Puti itu selain sangat pintar dan cerdas, dia juga punya karakter & visi yang sangat luar biasa untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia", tutur Sudarmaji.

"Kalau mereka itu benar2 menghargai Bung Karno, tentunya saat Puti mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) tidak akan dicoret atau dihapus sebagai calon Gubernur. Padahal peluang Puti untuk memenangkan pilgub di Jabar sangatlah besar. Apalagi dia mempunyai basis dukungan masyarakat yang kuat disana dan terbukti terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, karena memang mempunyai karakter dan visi yang sangat bagus", kata Sudarmaji.

"Tiba2 saat Azwar Anas yang merupakan calon wakilnya Gus Ipul, mengundurkan diri sebagai calon karena diberitakan terlibat skandal dengan wanita lain yang bukan istrinya, tahu2 kok Puti dicalonkan sebagai wakilnya Gus Ipul menggantikan Anas, lalu berpromosi bahwa jika menghargai Bung karno sebagai proklamator, maka harus memilih Puti. Ini menurut kami adalah hal aneh dan cenderung merupakan logika yang tidak masuk akal" ungkap Sudarmaji.

Menurut Barisan Soekarnois Muda, dengan rekam jejak, karakter serta visi yang dimiliki Gus Ipul, jika terpilih terindikasi bahwa Puti akan dibuat tidak berfungsi. Sehingga nantinya bisa menimbulkan anggapan bahwa ternyata cucu proklamator meskipun jadi pejabat di Jatim itu tidak membawa perbaikan. Padahal bukan karena Puti tidak punya kualitas yang bagus, tapi karena memang sengaja dibuat tidak berfungsi. Ini malah akan bisa meredupkan keharuman nama Bung Karno..

" Marilah kita kalahkan Gus Ipul dan menghantar mbak Puti sebagai tokoh nasional. Ini selain bentuk penghargaan kami pada Sang proklamator, juga karena punya harapan yang besar terhadap mbak Puti yang punya cerdas dan punya visi bagus bagi kemajuan Indonesia dimasa depan", sambung Anshori, salah seorang pengurus Barisan Soekarnois Muda lainnya.

"Cucu Bung karno yang satu ini sangat cerdas dan punya visi jauh kedepan, maka sangat disayangkan jika tidak pernah diberi kesempatan. Cucu Bung karno ini sangat pantas jadi tokoh nasional, entah itu menteri ataupun pejabat partai tingkat pusat dll, sebagai salah satu upaya memperbaiki keadaan agar semakin lebih baik. Tentunya sangat tidak elok jika malah terus dihalangi untuk bisa tampil sebagai tokoh nasional" harap Ansori.

Kegiatan Barisan Muda Soekarnois memang tampak meriah dan bersemangat dalam masa2 kampanye lalu, dan dalam masa tenang ini Barisan Soekarnois menyiapkan personal2 secara swadaya dan sukarela sebagai saksi di TPS-TPS sekaligus memantau jalannya pemilihan.

Barisan Soekarnois sangat yakin dengan segala perbedaan pendapat dan persaingan yang ada, bahwa pilgub Jatim, akan berlangsung aman damai, selain karena tipologi masyarakat Jatim yang sangat dewasa, juga dua pasangan calon yang ada sama2  bijaksana. Sehingga selesai pilgub, masyarakat tidak akan terpecah belah dan tetap rukun.

Sumber: http://beliamalaysia.blogspot.com/2018/06/belia-pilgub-jatim-barisan-soekarnois.html

Di Blitar Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi

Di Blitar Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi

Foto: Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Gelud - Generasi Muda Kelud, menyoroti pembelian buku pelajaran oleh sekolah2 di kabupaten Blitar yang menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Karena terindikasi yang dibeli sekolah2 itu bukanlah buku pelajaran, sebagaimana yang ditentukan pemerintah. Tapi malah buku dari penerbit tertentu, yang harganya jauh lebih mahal daripada buku pelajaran yang resmi.

"Kami mempertanyakan, kenapa sekolah2 dengan memakai dana BOS tidak membeli buku pelajaran resmi yang murah harganya, tapi kok malah membeli buku pelajaran diluar yang ditetapkan pemerintah yang harganya jauh lebih mahal?" kata Supondo Hariandi, ketua Gelud.

Sebagaimana diketahui, untuk buku pelajaran kurikulum 13 (K13) di pasaran sudah ada buku pelajaran yang ditentukan pemerintah dan harganya murah, ini karena buku2 pelajaran itu selain sudah mendapat penilaian dan penetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta HETnya sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar buku pelajaran harganya murah dan terjangkau sehingga bisa memajukan pendidikan di Indonesia.

"Makanya sangat mengherankan, jika ada buku pelajaran resmi dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp. 10.000 - Rp. 20.000 per buku pelajaran, kok sekolah malah membeli buku pelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berharga Rp. 70.000 - Rp. 90.000 per buku, ada apa apa ini?", cetus Supondo..

Lebih lanjut Supondo menjelaskan, jika sekolah beralasan bahwa yang dibeli bukan buku pelajaran akan tetapi yang dibeli adalah buku perpustakaan, maka jelas berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai petunjuk teknis penggunaan dana BOS, diantaranya yakni permendikbud 01/p/2018 dimana penggunaan dana BOS jika dibelikan buku, maka buku yang dibeli haruslah buku teks utama pelajaran yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana harga buku teks utama pelajaran mengacu pada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Jika masih ngotot beralasan boleh membeli buku nonteks yakni buku perpustakan (buku bacaan, buku pengayaan, buku referensi), dalam peraturan bahwa untuk buku perpustakaan sekolah harus sudah mendapat penilaian dan pengesahan dari Pusat Perbukuan dan Kurikulum. Kenapa malah membeli buku perpustakaan yang tidak mendapat penilaian dan pengesahan dengan harga yang lebih mahal dibanding dengan buku yang resmi itu?", tutur Supondo.

"Apalagi jika dilihat, yang dibeli itu tampaknya bukan buku perpustakaan, karena dari judulnya saja tampak, misalnya buku matematika atau buku PPKN untuk kelas berapa. Dari indikasi berbagai rekayasa itu diduga adalah untuk menutupi agar tidak disorot masyarakat bahwa ada kemungkinan penggunaan dana BOS secara tidak benar", tambahnya.

"Untuk itu diharapkan aparat hukum bertindak tegas, agar dana pendidikan yang besar tidak terbuang sia2 karena ada indikasi korupsi. Dan perlu dicari apakah ini ada keterlibatan atau perintah dari pejabat dinas pendidikan kabupaten Blitar, karena di satu kecamatan saja tercatat sekolah2 membelanjakan buku yang terindikasi tidak sesuai ketentuan itu sekitar 200 juta rupiah, dikalikan saja dengan jumlah kecamatan di kabupaten Blitar, berarti ada sekitar 5 milyar rupiah yang dibelanjakan. Dan ini terindikasi sudah terjadi beberapa tahun ini dan akan terus diulangi lagi. Padahal di dinas pendidikan kan ada pejabat yang bertugas sebagai manajer penggunaan dana BOS? jelas Supondo

"Aparat perlu bertindak, karena hal ini terindikasi terjadi secara massif, terstruktur dan terorganisir, dan infonya terjadi dibanyak daerah, bukan di kabupaten Blitar saja. Jangan sampai dana pendidikan dipergunakan secara sia2 untuk membuka peluang agar bisa dikorupsi. Jika dibiarkan, akibatnya mulai bisa dirasakan saat ini dimana dana untuk pendidikan Indonesia itu jauh lebih besar dari Vietnam, akan tetapi peringkat pendidikan kita di dunia kalah jauh dengan Vietnam" harap Supondo.

Sementara itu, pejabat Manager dana BOS dari dinas pendidikan kabupaten Blitar, bapak Rahardian yang bertugas mendampingi dan mengawasi penggunaan dana BOS ketika dihubungi ponselnya 081334899858 belum memberi tanggapan.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Blitar, bapak Budi Kusumarjoko, yang membuat surat rekomendasi pada PT Penerbit Erlangga untuk melakukan penawaran buku kelas 1 s/d kelas 6 pada sekolah2 dasar se kabupaten Blitar dimana terindikasi bahwa buku yang ditawarkan adalah buku yang diluar ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ketika dihubungi ponselnya 08123589287 belum memberi jawaban

Sumber: http://bercahaya31.blogspot.co.id/2018/05/di-blitar-dana-bos-malah-dipakai-beli_26.html

JEBAKAN BAGI PRESIDEN JOKOWI

JEBAKAN BAGI PRESIDEN JOKOWI
Oleh: Saurip Kadi

Diluar dugaan menjelang bulan Ramadhon beberapa hari yang lalu, kita dikagetkan dengan rangkaian tragedi berdarah di Mako Brimob, Bom Bunuh Diri di 3 Gereja di Surabaya, Rusun Wonocolo Sidoarjo dan Poltabes Surabaya.

Maka wajar saja kalau dimasyarakat luas timbul pertanyaan: "Apakah rangkaian tragedi berdarah tersebut ada kaitannya dengan Pemilu 2019 mendatang ?", bila ada, "Apa target mereka dan siapa yang melakukannya ?" Ataukah murni aksi biadab kelompok Teroris semata.

Ditinjau dari perkembangan eksistensi terorisme internasional belakangan ini, rasanya terlalu dipaksakan kalau tragedi berdarah dan 5 aksi teror Bom Bunuh tersebut diatas dikaitkan dengan kepentingan terorisme internasional. Hal ini tidak bisa lepas, dari realita saat ini mereka sendiri sedang terdisorganisir dan termasuk yang ada di Indonesia, dan mereka lebih memilih untuk bersembunyi. Rasanya terlalu bodoh, kalau tanpa kejelasan tujuan yang hendak diraihnya, mereka menampakan diri dengan rangkaian 5 aksi teror bom bunuh diri tersebut diatas.

Maka kemungkinan yang harus kita perhitungkan adalah ketika rangkaian tragedi berdarah dan teror bom bunuh diri tersebut diposisikan sebagai prolog dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan destabilisasi keamanan dan ekonomi nasional. Dapat dipastikan target minimal upaya tersebut adalah jatuhnya legitimasi pak Jokowi, karena terbukti tidak mampu mengendalikan keamanan. Dengan demikian maka pada Pilpres 2019 mendatang Pak Jokowi tidak mendapat "kendaraan" untuk maju sebagai Capres. Sedang target maksimal yang dapat kita hitung adalah "jatuh' nya Presiden Jokowi.

Bila skenario tersebut benar adanya, maka akan ditengarai dengan berlanjutnya teror bom bunuh diri paska bulan Ramadhan. Sebaliknya bila paska bulan Ramadhan ternyata tidak terjadi teror bom bunuh diri lagi, maka tragedi berdarah dan teror bom bunuh diri yang dimaksudkan diatas, tak lebih sekedar sebagai pancingan agar Presiden Jokowi memberi batas waktu kepada DPR RI untuk menyelesaian RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Presiden Jokowi akan mengeluarkan PERPPU. Kalau skenario tersebut benar adanya, maka sesungguhnya "umpan telah dimakan" Presiden Jokowi.

Maka sebelum segalanya terlanjur, kita perlu mencermati sejumlah pasal RUU tersebut, utamanya yang terkait dengan upaya PENCEGAHAN Paham Radikal sebagaimana yang tertuang dalam pasal 43 C dan 43 D. (2) f.

Karena dalam negara demokrasi dimanapun, upaya pencegahan terhadap paham radikal apapun dilaksanakan dengan kombinasi antara cara terbuka yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui lembaga yang berkompenten melalui jalur edukasi / pelatihan, dan cara tertutup yang sudah barang tentu menjadi porsi lembaga intelijen.

Maka hal yang mendasar, jangan karena tingginya semangat untuk memberantas terorisme tanpa disadari kita kecolongan, kembali hendak melaksanakan cara-cara otoriter. Model stigma politik seperti "Terlibat PKI" dan "Tidak Bersih Lingkungan" yang dulu pernah diterapkan Ode Baru, untuk kedepan tidak boleh diulangi dengan cap apapun, tak terkecuali cap "Radikal Islam" dan "Rentan Terpapar Paham Radikal Terosisme" bagi rakyat yang belum terbukti berbuat atau terlibat dalam aksi teror.

Dari sisi politik kontemporer di Indonesia, maka kalau saja DPR begitu saja mengesahkan RUU atau penerbitan PERPPU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tanpa perubahan 2 pasal yang mengkait pencegahan tersebut, maka opini bahwa Presiden Jokowi memusuhi Islam akan menjadi terkonfirmasi. Maka paska pengesahan RUU atau penerbitan Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bisa jadi akan terjadi penolakan terhadap UU / PERPPU tsb dan dengan mobilisasi massa dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada saat Pilkada DKI Jakarta. Dan tidak mustahil kalau mereka kemudian memboikot upaya aparat keamanan dalam pemberantasan terorisme itu sendiri.

Disisi lain, dengan payung hukum UU atau Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan membuat Polri dan aparatur keamanan yang terlibat didalamnya juga akan secara maksimal untuk berprestasi dan syukur kalau mampu mengukir sejarah sebagai tokoh yang terbukti mampu mengendalikan keamanan, sebuah prestasi yang sangat dibutuhkan untuk mendampingi/membantu Presiden Jokowi pada periode kedua masa pemerintahannya.

Yang pasti, benturan kepentingan dalam bentuk apapun menjelang Pemilu sangatlah tidak menguntungkan bagi siapapun, tak terkecuali bagi bangsa, negara dan juga Presiden Jokowi sendiri.

Saurip Kadi
Mayjend TNI (Purn)

HP: 081281811951

Sumber: https://www.facebook.com/saurip.kadi.3/posts/2077868379202647

Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibeli & Dibagikan ke Sekolah-sekolah di Jombang

Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibeli & Dibagikan  ke Sekolah-sekolah di Jombang

JCW - Jombang Corruption Watch menyoroti pembelian buku perpustakaan oleh dinas pendidikan kabupaten Jombang, Jawa Timur yang bernilai milyaran rupiah, karena dibeli dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau di black-list.

Pembelian buku yang dilaksanakan pada tahun 2017 itu adalah:

1. Pengadaan buku koleksi perpustakaan dengan kode lelang 1698116 senilai Rp. 2,9 milyar

2. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD dengan kode lelang  1901116 senilai Rp. 4,1 milyar

"Dengan adanya dugaan kesengajaan membeli buku dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan sebagai daftar hitam, tampak adanya indikasi kolusi & korupsi", kata Bagus Wibisono ketua JCW.

Wibisono menjelaskan bahwa sangat aneh jika dalam proses pengadaannya itu dinas pendidikan Jombang terkesan membiarkan atau mengabaikan adanya dukungan dan jaminan ketersediaan barang dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan peserta/penyedia dalam proses pengadaan atau pembelian buku-buku tersebut.

Bahkan tampak indikasi bahwa buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam itu malah menjadi keharusan sebagai buku yang harus ditawarkan oleh perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan. Jika tidak menawarkan buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam malah dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak boleh mengikuti proses pengadaan tersebut.

"Bagaimana hal ini akan tidak menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa dinas pendidikan Jombang terindikasi sengaja membeli buku-buku dari penerbit-penerbit yang diblack-list oleh pemerintah"? cetus Wibisono.

"Apalagi selain proses pengadaannya sudah begitu, juga saat buku-buku dari para penerbit yang diblack-list oleh pemerintah itu dikirim & dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang, dinas pendidikan terkesan malah membantu", katanya.

"Jika tidak ada keluhan dari sekolah-sekolah, bisa jadi beredarnya buku-buku dari para penerbit yang diblacklist pemerintah itu tidak terdeteksi", tambahnya.

Lebih lanjut Wibisono menguraikan bahwa dari proses yang demikian, terindikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta dan atau penyedia dalam pross pembelian ini hanya dipinjam saja, dibalik itu diduga ada pihak tertentu yang merupakan aktor utamanya.

"Entah apakah merasa bisa mengelabui aparat hukum atau merasa punya beking, proses pembelian buku untuk dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang itu akan dilakukan lagi dengan pola yang sama. Kita tunggu saja, apakah aparat hukum akan bertindak tegas atau akan bisa dikelabui lagi" kata Wibisono.

Sebagaimana diketahui dan diumumkan melalui berbagai media massa pada awal tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memasukkan group penerbit Tiga Serangkai dalam daftar hitam sebagai sanksi atas beredarnya buku-buku yang dianggap memuat konten pornografi & tidak ramah anak.

Meski pihak Tiga Serangkai Group sudah menyampaikan permintaan maaf, Muhadjir menyebut bahwa group penerbit dalam hal itu sudah melanggar aturan.

"Ya jelas kita blacklist, dia sudah minta maaf tapi tidak cukuplah itu, kata Muhadjir seusai menghadiri wisuda periode I 2017 Universitas Muhammadiyah Malang (https://regional.kompas.com/read/2017/02/26/07425481/mendikbud.blacklist.penerbit.buku.aku.berani.tidur.sendiri.)

Sementara itu pejabat dinas pendidikan Jombang yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam pengadaan atau pembelian buku itu, yakni bapak Agus ketika dihubungi ponselnya 082131044448 belum memberi tanggapan.

Demikian juga salah satu pimpinan group Tiga Serangkai, yakni bapak Gatot ketika dihubungi handphonenya 0811263865 dan 081393315333 belum menjawab

Sumber: http://pergerakanindonesia1.blogspot.co.id/2018/05/buku-penerbit-yang-di-black-list.html

Virus-free. www.avast.com